Jakarta – Jika tidak ada kejadian luar biasa dan tanpa mendahului hasil resmi Pilkada DKI dari KPU, maka berdasarkan hasil quick count berbagai lembaga survey, Pilkada DKI Jakarta 2017 akan berlangsung dua putaran. Putaran kedua akan diikuti oleh pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama–Djarot Saiful Hidayat dan pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Hasil hitung cepat dari LSI, Polmark, dan SMRC hampir sama yaitu pasangan nomor 1 tidak lebih dari 20% sementara pasangan nomor 2 lebih dari 40% dan pasangan nomor 3 hampir mendekati 40%. Lembaga survei lain yang melakukan hitung cepat seperti Litbang Kompas juga pada angka yang hampir sama.
Hasil Pilkada DKI ini menarik, mengingat akan menghasilkan putaran kedua yang bisa disebut sebagai Pilkada Pra Pilpres. Pilkada DKI putaran kedua akan menjadi pemanasan atau unjuk kekuatan PDI Perjuangan dan koalisinya serta Partai Gerindra dan koalisinya menuju Pilpres 2019.
PDI Perjuangan yang mengusung Ahok-Djarot dan Partai Gerindra yang mengusung Anies-Sandi akan mengeluarkan kekuatan maksimal dengan berbaga cara untuk keberhasilan di DKI. Kemenangan PDI Perjuangan dan koalisinya akan menjadi modal kuat bagi Joko Widodo, kemenangan Partai Gerindra dan koalisinya akan menjadi modal kuat bagi Prabowo Subianto.
Banyak indikasi bahwa Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan maju dalam Pilpres 2019. Hal inilah yang membuat Pilkada DKI menjadi sangat penting dan berdampak secara nasional.
Lebih Panas
Pilkada DKI putaran kedua sesuai jadwal dimulai dari rekapitulasi pemilih antara 5 Maret – 19 April 2017, kampanye kedua 6-19 April 2017, masa tenang 16-18 April 2017, pencoblosan 19 April 2017, rekapitulasi suara 20 April-1 Mei 2017, dan jika tidak ada sengketa yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka penetapan pemenang pada 5 atau 6 Mei 2017.
Situasi pada rangkaian kegiatan Pilkada DKI putaran kedua diperkirakan akan lebih panas. Isu penistaan agama akan terus dimanfaatkan untuk menciptakan perlawanan masyarakat kepada Ahok. Polarisasi kedua kubu akan lebih menguat, dan tentunya ini menjadi suatu kerawanan yang bisa menjadi pintu masuk konflik horizontal.
Partai Demokrat dan koalisinya pengusung Agus Harimurti dan Sylvi, yang sesuai hasil hitung cepat terhenti pada putaran pertama, basis suaranya akan menjadi rebutan bagi pasangan calon no 2 dan 3 pada Pilkada DKI putaran kedua. Partai Demokrat yang dalam koalisi di tingkat pusat menempatkan diri sebagai partai netral, diduga pada pilkada DKI putaran kedua nanti akan mengambil sikap yang sama yaitu tetap netral dan menyerahkan kepada masing-masing kader, pendukung, dan partai koalisi untuk memilih sesuai pilihannya masing-masing.
Partai Gerindra dan PKS sebagai koalisi partai pengusung Anies-Sandi diprediksi akan memanfaatkan situasi kasus penistaan agama yang sedang dialami oleh Ahok untuk merebut partai dan basis masa PAN, PKB, dan PPP. Isu penistaan agama tentu akan dimainkan secara maksimal untuk meraih dukungan dari masyarakat dan partai yang sebelumnya mendukung dan memilih nomor 1.
Basis partai Islam pengusung pasangan calon 1 tentu akan menguntungkan pasangan calon 3 untuk pendekatan dibandingkan pasangan calon 2 yang sedang dilanda masalah penistaan agama. Pasangan calon no 3 tentu akan lebih mudah meraih tambahan suara yang sebelumnya mendukung pasangan 1 dengan memanfaatkan isu agama, dan kasus penistaan agama.
PAN, PKB dan PPP diketahui berkoalisi dengan Partai Demokrat mengusung pasangan calon 1, sementara dalam Pilpres 2014 tercatat bahwa PAN, PKB, dan PPP merupakan koalisi bersama PDI Perjuangan yang mengusung Joko Widodo sebagai Presiden RI. PDI Perjuangan sebagai partai utama yang mengusung pasangan calon no 2 tentu bisa memanfaatkan situasi ini untuk merangkul PAN, PKB, dan PPP bersatu dalam Pilkada DKI Putaran kedua.
Kubu pasangan no 2 masih punya harapan besar untuk menambah partai pengusung dalam koalisi. Komposisi koalisi partai di tingkat pusat yang mendukung pemerintahan seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh PDI Perjuangan untuk merangkul PAN, PKB dan PPP. Kekuatan politik PDI Perjuangan yang saat ini menjadi partai pendukung pemerintah akan mempunyai keuntungan tersendiri dalam bargaining untuk meraih dukungan.(detiknNews)
