Jember(cMczone.com) – Presiden Joko Widodo mengungkapkan masih ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 220 triliun rupiah yang mengendap di rekening bank daerah. Tersimpannya belanja daerah ini menyebabkan perputaran ekonomi masyarakat menjadi tersendat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Jokowi, dengan tidak terserapnya APBD akan mengganggu sistem perekonomian di suatu daerah. Sebab, anggaran tersebut sangat dibutuhkan masyarakat dalam rangka realisasi pembangunan di daerah.
“Uang ini ditunggu rakyat, ditunggu realisasinya. Kalau uang itu bisa beredar di pasar, bisa beredar di daerah, itu akan sangat membantu sekali pertumbuhan ekonomi,†kata Jokowi seusai kegiatan penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMPN 7 Jember, Minggu (13/8)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menjelaskan pihaknya secara berkala telah mengingatkan setiap kepala daerah terkait mengendapnya dana APBD. “Kemendagri secara periodik selalu membuat surat edaran kepada pemda, provinsi, kabupaten, dan kota soal penyerapan anggaran,†katanya.
Tjahjo kemudian menyebut ada beberapa hal yang menyebabkan dana APBD mengendap, salah satunya proses lelang yang kerap menjadi alasan pemerintah daerah.
“Mengendapnya dana APBD disebabkan berbagai hal, apalagi Bapak Presiden sudah mengingatkan mulai Januari (awal tahun) harus dimulai lelang proyek. Sehingga tidak menumpuk di akhir tahun, agar pertumbuhan ekonomi daerah bergerak,†urainya.
Dia kemudian mencontohkan ada pemerintah daerah (pemda) yang berdalih jika uang proyek itu belum diambil pihak ketiga sehingga terkesan dana proyek itu menumpuk di bank. “Padahal, sudah menjadi milik pihak ketiga, tapi belum diambil dan pihak ketiga sudah kerja di lapangan,†urainya.
Tjahjo menegaskan APBD yang telah diterima pemda setempat harus diserap secara optimal, sehingga diharapkan bisa membantu perputatan perekonomian masyarakat. “Penggunaan anggaran harus optimal agar bergerak pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah,†katanya.
