Bangkinang,(cMczone.com) – Kepala Desa se Kecamatan Tapung kabupaten Kampar dikabarkan telah berada di Jogjakarta untuk melaksanakan kegiatan BIMTEK (Bimbingan Teknis) yang diduga cacat administrasi.
Menurut keterangan narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya saat wawancara via telepon pada (5/9/2019) Pukul 19:00 WIB, menuturkan bahwa “pada Kamis pagi pukul 08:00 WIB 25 Kepala Desa Se-Kecamatan Tapung berangkat menuju Yogyakarta untuk melaksanakan BIMTEK selama 5 hari.
Namun anehnya perjalanan dinas tersebut tanpa ada SPT dari Bupati Kampar dan tanpa pemberitahuan ke Dinas PMD Kampar”. Tutup nya.
Kepala Dinas PMD kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridarmawan kepada media, Jumat (6/9/19) mengatakan, bahwa memang benar nenurut informasi yang diterimanya, saat ini 25 kepala desa se kecamatan Tapung telah melaksanakan Bimtek di jogjakarta.
Dikatakan Febri, bahwa memang secara aturan dan regulasinya hak dan kewenangan kepala desa melaksanakan kegiatan yang bersumber dari anggaran desa.
“Namun dalam hal kegiatan Bimtek ke luar daerah ini perlu adanya administrasi yang dilengkapi dari Dinas PMD kabupaten Kampar dan koordinasi dengan pihak TP4D,” ujarnya.
Ditegaskan Febri, Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Bupati Kampar melalui dinas PMD Kampar tentunya perlu mengetahui terkait kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Kepala Desa di luar daerah ini.
“Memang kewenangan anggaran ada di Kepala Desa, namun secara administrasi harus juga dipenuhi, Pemkab Kampar melalui Dinas PMD Kampar harus mengetahui kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan ini, terkait BIMTEK dalam hal apa, tujuan daerah tempat dilaksanakan BIMTEK, dan lembaga penyelenggara kegiatan BIMTEK ini, untuk selanjutnya diterbitkan administrasi dalam bentuk SPT,” tegas Kadis.
Febrinaldi juga mengatakan, bahwa jauh hari sebelum dilaksanakannya BIMTEK oleh kepala desa se Kecamatan Tapung ini, dirinya telah menyampaikan kepada para kepala desa agar berkoordiasi dengan TP4D dan melengkapi administrasi sebelum melaksanakan kegiatan BIMTEK.
“Sudah kita sampaikan untuk koordinasi dengan TP4D dan melengkapi administrasi sebelum melaksanakan BIMTEK, meskipun kewenangan anggaran ada pada kepala desa, namun Administrasi tetap harus dilengkapi,” tegasnya
Reporter : Sanusi
Editor : Silmi Kafah
