“Kepala Daerah yang sibuk dan kepala daerah yang bekerja, tentu berbeda. Biasanya yang ingin tampak sibuk, hanya terlihat ramai dan berisik di pemberitaan saja. Daripada kinerja”.
Oleh: PERMANA BENN
Daerah dengan 49,94 juta jiwa seperti Jawa Barat atau 10,57 juta jiwa DKI, dengan daerah yang cuma dihuni 52 ribu jiwa seperti Padang Panjang, memang tidak sama. Hanya saja, entah kenapa sengaja harus dicitrakan dalam level ‘kesibukan’ yang sama.
Tidak ketinggalan para jajaran. Dari Sekda sampai OPD-OPD yang ada. Seroman jajaran Pemko Padang Panjang.
Kebiasaan selama ini yang cuma sibuk mengurus pentas ke pentas iven, maka untuk pekerjaan “kaji menurun” yang sudah selesai oleh sekelas RT dan kader ini, mereka pun takut tidak kedemam jika tidak kebagian panggung atau terlihat sok sibuk.
Seperti pada keberisikan penggalan berita di bawah ini. Berita yang malah banyak mendapat reaksi negatif dari para ASN dan kader-kader. Aksi dan pemberitaan yang mereka sebut sebagai cari perhatian dan ‘cerita hembus-hembus’ saja.
”Kelurahan yang diverifikasi OPD adalah: Kelurahan Silaing Bawah akan diverifikasi oleh Inspektorat, Kelurahan Silaing Atas oleh Dinas Dukcapil, Kelurahan Pasar Usang oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Kelurahan Busur oleh Dinas PUPR, Kelurahan Pasar Baru oleh Dinas Perdakop UKM, Kelurahan Tanah Hitam oleh Sekretariat DPRD, Kelurahan Kampung Manggis oleh Dinas Perkim LH. Kelurahan Balai-Balai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Kelurahan Guguk Malintang oleh Dinas Kominfo, Kelurahan Tanah Pak Lambiak oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kelurahan Koto Katiak oleh Dinas Sosial PPKB PPPA, Kelurahan Koto Panjang oleh BKPSDM, Kelurahan Ngalau oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Kelurahan Ekor Lubuk oleh Bappeda, Kelurahan Sigando oleh BPKD dan Kelurahan Gantiang oleh PMPTSP.”
Lihatlah, lebih berisik di beritanya. Tapi lengang di lapangannya. Kalaupun mereka terkilas ada, tidak lebih dari sekedar menyelingkit dan menyemakkan pikiran orang-orang yang bekerja saja.
Padahal, sedikit saja terjadi ketidak tepatan pendataan, pertama-tama yang akan disalahkan atau diamuk carut masyarakat dan pemko sendiri adalah mereka yang berdarah-darah di bawah ini. Bukan kalene-kalene Pemko yang narsis tersebut.
Untuk pendataan bantuan tahap kedua ini, sudah dilaksanakan juga jauh-jauh hari oleh seluruh perangkat RT setempat. Pemvalidasian atau verifikasi sudah menjadi tugas ‘alang hari’ para kader pula. Namun, akting-akting terlihat paling sibuk, sepertinya memang sudah jadi jatah Walikota dan jajarannya juga.
Apalagi untuk hal yang cuma dikesankannya saja didadurat-daruratkan ini. Dimati-matiankan. Sementara, pada substansi penanganan, masih jauh panggang dari api.
Menurut informasi, bantuan kali ini sepertinya masih akan disalurkan dalam hitungan per KK. Pemko Padang Panjang masih terlalu pelit untuk membantu masyarakat dengan skala per jiwa. Atau, setidak-tidaknya, semanusiawi kebutuhan sebuah keluarga yang beragam jumlah mulut akan makan di dalamnya.
Bantuan kali ini kabarnya diprioritaskan bagi masyarakat terdampak yang tidak berpenghasilan tetap. Pedagang dan mereka yang bekerja di sektor informal akan menjadi sasaran bantuan pada tahap kedua ini. Dengan kata lain, para pensiunan, karyawan swasta, honorer, THL, PNS dan juga keluarga TNI/Polri tidak menjadi bagian dalam saluran bantuan tersebut.
Mungkin ini pulalah yang membuat Fadly Amran sangat pede ingin tampil over sibuk dan ‘all out’ dengan mengerahkan kru-kru penata riasnya. Seolah ini adalah pekerjaan besar dan termaksimal yang ada saat ini, sambil sekaligus menenggelamkan kenyataan-kenyataan miring seputar kemiskinan substansinya. Yakni tentang minimnya tanggungjawab serta kadar empatinya.
Juga mungkin masih berharap, Padang Panjang bisa lupa atas kesemrawutan dan ketidak tepat sasaran bantuan sebelumnya, yang sempat tajam menimbulkan konflik psikologis-sosial di tengah masyarakat. Wallahu alam. **
