Ini Kata Ansar soal Motor Operasional RT/RW

Tanjungpinang, Kepri (cMczone.com) – Perdebatan soal kendaraan operasional RT/RW yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ditanggapi oleh Calon Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) nomor urut 3, H. Ansar Ahmad, SE, MM. 

“Itu merupakan program 4 tahun, bukan program 1 tahun,” kata Ansar.

Demikian yang dikatakan Ansar, saat jumpa pers di KKBS, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, Selasa (20/10/2020).

“Jadi hitung-hitungan kita masih bisa. Kalau saya bandingkan mungkin dengan program umpamanya gurindam 12 yang hampir 500 miliar 3 tahun itu, masih terakomodir. Maka kalau satu tahun 40 miliar untuk kendaraan itu, maka saya kira bisa,” kata Ansar.

Baca Juga :   Bentrok GoJek VS Taxi Konvensional

Dan kendaraan itu, lanjut Ansar, juga bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk operasional.

“Saya hanya minta pada RT/RW, selain mobilisasi dia dalam mengurusi masyarakat, dia mesti memastikan dalam situasi Covid seperti ini, dia mesti mengidentifikasi, bahwa tidak boleh ada masyarakat yang sampai tidak makan di rumahnya, karena Covid ini. Atau masyarakat yang biasa makan satu hari 3 kali, tinggal satu kali. Bayangkan, selain menangani Covid ini, kita mesti menjamin anak-anak generasi kita tetap harus bisa dapat asupan gizi yang baik,” jelas Ansar.

Mantan Bupati Bintan dua periode ini, juga tidak ingin dalam jangka pendek dapat menyelesaikan Covid, namun dalam jangka panjang terjadi persoalan besar, yaitu dalam bentuk stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak) dan anak-anak kekurangan gizi.

Baca Juga :   44 Tower Dilucurkan Kemenkominfo RI Untuk Pemda Kepsul

“Jadi, bukan semata-mata kita memberikan begitu saja, tapi ada tugas-tugas berat RT/RW yang memang kita tugaskan. Dan wajar, kalau itu (motor operasional) adalah bentuk perhatian pemerintah,” tegas Ansar.

Menurut Ansar, hal tersebut kuncinya dari jitunya kepala daerah dalam menggunakan, menghemat anggaran di daerah itu.

“Saya selalu, mencontohkan referensi di Bintan. Semua dulu bisa kita berikan, bayangkan setiap tahun kita harus mengoperasionalkan 58 bus sekolah gratis,18 kapal sekolah gratis, kita memberikan uang duka, bagi masyarakat Bintan yang meninggal dunia. Kita menyiapkan anggaran kompensasi bagi tenaga-tenaga honor yang memang tidak berkesempatan diangkat menjadi PNS. Ketika mereka harus diakhiri masa tugasnya setelah berumur 56 tahun, kita berikan uang kompensasi yang kita hitung per tahun 1 juta,” ujar Ansar.

Baca Juga :   Hari Bhayangkara ke 75, Kapolda Sumut Mendonorkan Darahnya

Ansar mengatakan, bahwa dirinya hanya ingin menggambarkan, kecilnya APBD Bintan masih dapat memberikan banyak hal kepada masyarakat, kepada sub sistem terkecil di pemerintah. Untuk mereka secara maksimal bekerja untuk masyarakat.

“Apa lagi di provinsi. Saya yakin, dengan menghemat anggaran, ketika pembahasan anggaran, ketika proyek-proyek besar kita cari dari dana APBN. Saya kira anggaran itu masih memungkinkan sekali bagi kita untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat,” pungkas Ansar.

Editor : Budi Adriansyah