Tolak Divaksin Covid-19, Ribka : Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyat

Jakarta (cMczone.com) – Ribka Tjiptaning, Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak untuk divaksin Covid-19.

Penegasan Ribka, disampaikannya dalam rapat kerja Komisi IX DPR-RI dengan Menteri Kesehatan, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, Selasa (12/1/2021).

Ribka mengatakan, bahwa belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Bahkan Ribka rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek,” kata Ribka, seperti dikutip dari Tribun News. Com.

Baca Juga :   IPM-KB Bersama KPA Sandyakala Serahkan Bantuan Korban Kebakaran

“Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” lanjut Ribka.

Ribka pun membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya. Dan meminta pemerintah untuk tidak Berman-main dengan masalah vaksin.

“Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi,” ujar Ribka.

“Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu,” lanjut Ribka lagi.

Baca Juga :   Tambang Ilegal di Teluk Bayur Kelurahan Pasir putih Merambah DAS Dan Bibir Sungai

Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau Polymerase Chain Reaction (PCR) test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah. Ribka mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

“Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin,” ucap Ribka.

“Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, Wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya. Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh,” pungkas Ribka.

Baca Juga :   Sat Shabara Polres Bintan Laksanakan Patroli Dialogis Terkait Covid-19

Editor : Budi Adriansyah