Ansar Ahmad Dukung KPK Cegah Korupsi di Kepri

Tanjungpinang, Kepri (cMczone.com) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad berharap, seluruh aparatur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam rangka menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Harapan Ansar tersebut disampaikannya ketika membuka rapat koordinasi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Provinsi Kepri di Aula Wan Seri Beni, Pemprov Kepri, Rabu (24/3/2021).

Menurut Ansar, untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan, diperlukan komitmen bersama untuk bertindak dengan benar, dengan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan benar juga.

“Pemerintah sudah membentuk pencegahan di semua level pemerintahan. Kita dukung seluruh upaya pemerintah dalam meminimalisir perilaku korupsi demi terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Ansar.

Baca Juga :   Bhayangkara ke-75 : Danlanal Ranai Berikan Kejutan pada Kapolres Natuna

Sementara itu salah seorang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pamolango, dalam kesempatan yang sama mengatakan, bahwa KPK menyoroti capaian skor MCP (Monitoring Control for Prevention) sejumlah daerah di Provinsi Kepri.

Dari catatan KPK mencatat, MCP tahun 2019 di Provinsi Kepri mencapai 89 persen dan turun menjadi 75 persen di tahun 2020.

“Dari delapan pemda di Kepri, tiga Pemda mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu Pemko Batam dari 75 menjadi 84 persen, Pemkab Bintan dari 64 menjadi 83 persen, dan Kabupaten Karimun dari 75 menjadi 78. Sedangkan sisanya turun termasuk Pemprov Kepri,” kata Nawawi. 

“Inventarisasi aset menjadi prioritas dan catatan KPK, mengingat masih banyaknya aset Pemda yang strategis tidak tercatat di Pemda yang berpotensi dikuasai oleh oknum dan berpotensi merugikan negara,” ujar Nawawi.

Baca Juga :   Gantikan Janawar, Kapten Inf Donal Sihombing Jabat Danramil 01/Tanjungpinang

Nawawi menegaskan, bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada aksi nyata memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP terutama penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pembangunan sistem pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan anti korupsi.

Pihaknya juga akan terus melakukan berbagai langkah preventif dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terkait penangan Covid-19 terutama terkait bantuan sosial (bansos) dan program vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.

Dalam rapat koordinasi tersebut dari jajaran KPK yang hadir diantaranya, Pimpinan KPK, Nawawi Pamulang, Kasatgas I Pencegahan, Maruli Tua Manurung, Kasatgas Pendidikan KPK, Agung Kusnadar, Koordinator Wilayah, Tri Desa Adi Nurcahyo, Azril dan Wiwin.

Baca Juga :   Ketua Presidium FPII, Kasihhati : Tegaskan Pengurus Setwil dan Korwil se-indonesia Jalankan Marwah Organisasi dan Kode Etik Jurnalis

Sementara para Kepala Daerah yang hadir selain Ansar Ahmad, juga seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Kepri ikut serta dalam rapat koordinasi yang pelaksanaannya diakhiri dengan penandatanganan bersama komitmen pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Kepri.

Editor : Budi Adriansyah