Tanjungpinang, Kepri (cMczone.com) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan respon dan tindak lanjut dari rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Rabu (14/4/2021) yang lalu.
Pesan khusus Presiden Jokowi, bahwa dalam pandemi Covid-19 ini, belanja pemerintah menjadi salah satu pendorong penting untuk pemulihan ekonomi.
“Target pencapaiannya tentu berkaitan dengan semua kabupaten/kota, baik yang memiliki kepala daerah baru hasil Pemilukada yang lalu maupun yang tidak” kata Ansar saat memimpin Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Bupati/Walikota Se-Provinsi Kepulauan Riau terkait Percepatan Penyerapan Belanja Daerah Tahun 2020-2021, di Ruang Rapat Utama, Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Senin (19/4/2021).
Percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah, kata Ansar, menjadi fokus bersama sesuai arahan Presiden. Setiap pelaksanaannya harus memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil analisa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, untuk serapan pendapatan dan belanja daerah, sebagian kabupaten/kota termasuk provinsi relatif kecil dibanding target dan dibanding tahun sebelumnya, di periode yang sama. Salah satunya, disebabkan oleh sistem baru yg harus dipakai yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menggantikan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDa).
“Hari ini kita membahas langkah-langkah cepat dan tepat yang bisa dilakukan. Tidak hanya percepatan belanja yang bersumber dari APBD, tetapi juga yang berasal dari Pemerintah Pusat, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan-kebijakan yang didapat, nanti mudah-mudahan dapat menjadi stimulus percepatan” ujar Ansar.
Ansar juga berpesan, untuk tidak fokus pada tenggat akhir kelengkapan persyaratan penyaluran DAK, tapi kejar segera. Karena proses dari lelang ke kontrak butuh waktu, khawatir terjadinya refocusing di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Juga untuk segera mengadakan rapat internal rutin perkembangan percepatan realisasi pendapatan belanja daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri (Sekdaprov) Arif Fadilah, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepri dalam paparannya menyampaikan, bahwa pagu dana APBD se-Kepri tahun 2021 secara total sebanyak 13,4 triliun. Telah terealisasi sebesar 1,1 triliun atau 8,63 %.
“Sampai dengan 31 Maret 2021, rata-rata capaian realisasi keuangan kabupaten/kota sebesar 9,42 %. Capaian realisasi keuangan kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karimun sebesar 12,68% dan terendah adalah Kabupaten Lingga sebesar 5,94%” papar Arif.
Untuk pagu DAK Fisik se-Provinsi Kepri sebesar Rp 831.396.858.000, dengan rincian DAK Fisik Provinsi Kepri Rp 195.771.881.000, dan DAK Fisik Kabupaten/Kota Rp635.624.977.000.
“Kontribusi DAK Fisik bagi mendukung belanja modal di APBD cukup signifikan, yaitu mencapai 12% dari total APBD se-Kepri. Oleh karenanya, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Arif.
Kepala Biro Pembangunan Aris Fariandhi menambahkan, bahwa DAK Provinsi Kepri sebenarnya dari 5 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Pengurangan hanya terjadi di tahun 2020 karena terjadi refocusing.
“Saya berharap, pelaksanaan DAK fisik betul-betul dimanfaatkan, karena merupakan mandatory spending. Selain itu, pelaporan DAK fisik yang teratur merupakan salah satu indikator penambahan pagu DAK tahun berikutnya” ujar Aris.
Sementara itu Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri Teguh Dwi Nugroho melaporkan, bahwa belanja APBN 2021 yang dialokasikan ke Provinsi Kepri sebesar 14,23 triliun yang Dibagi 3. Belanja kementerian/lembaga 7,12 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa 1,65 triliun, dan Dana bagi hasil, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum sebesar 5,46 triliun.
“Yang diharapkan Pemerintah Pusat pola penyerapan anggaran, supaya menjadi stimulus untuk triwulan I paling tidak 15 persen, kalau pola ini bisa dilakukan maka dapat menjadi alat percepatan pertumbuhan ekonomi kita,” ungkap Teguh.
Teguh juga menjelaskan, bahwa pagu DAK fisik yang tidak merata di Kabupaten/Kota, karena DAK merupakan proposal based yang berdasarkan usulan daerah.
“DAK fisik harus sejalan dengan program prioritas nasional. Jadi saya harap dari Pemerintah Daerah, mempelajari program prioritas nasional, dan mengajukan proposal yang sejalan dengan itu,” jelas Teguh.
Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Musni Hardi K Atmaja mengatakan, bahwa pemulihan perekonomian global diperkirakan semakin membaik. Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.
“Sementara itu untuk nasional, strategi untuk memperkuat pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 sebagai syarat utama dan 5 strategi sinergi antar stakeholder, yang salah satunya adalah Akselerasi belanja pemerintah, agar multiplier effect-nya signifikan di tahun berjalan, terutama belanja modal dan bansos,” ungkap Musni.
Turut menghadiri rapat ini, Wakil Gubernur Marlin Agustina secara virtual, Sekdaprov Arif Fadilah, Asisten 3 M Hasbi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri terkait, Staf Khusus Gubernur Suyono, Bupati dan Walikota se-Kepri dan pimpinan OPD Kabupaten/Kota terkait.
Editor : Budi Adriansyah
