Batang Hari,(cMczone.com)-Puluhan Massa Dewan Pimpinan Wilayah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPW PEKAT IB) provinsi Jambi Datangi alias Aksi Demo di depan kantor Bupati kabupaten Batanghari provinsi Jambi, Senin
Rombongan DPW Pekat Indonesia Bersatu itu di komandoi oleh Fauzan selaku Koordinator Lapangan untuk menyampaikan aspirasi terkait perusahaan perkebunan PT. NGKS (PT. CAK) Diduga tidak mengantongi Izin dan dua Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yakni PT. Brahma Bina Sakti dan PT. Petaling Nusantara yang berolakasi di kecamatan Pemayung Diduga telah melanggar Peraturan Daerah yang berlaku di kabupaten Batanghari.Selasa 8/6/2021.
Perwakilan dari Puluhan Massa DPW Pekat itu di terima oleh Sekda Batanghari H.Muhammad Azan, SH di dampingi Staf Ahli, Kadis PTSP dan Kadis Perkebunan lingkup Pemkab Batanghari di ruang pola kantor Bupati Batanghari.
Dalam Pertemuan, perwakilan dari DPW Pekat tersebut menyampaikan kepada Sekda dan sejumlah pejabat Pemkab Batanghari soal Dugaan PT. NGKS tidak memiliki Izin Usaha Beroperasi.
Dan DPW Pekat juga mempertanyakan, Kenapa Bapak Bupati, Batanghari Dugaan pembiaraan pelanggaran Peraturan Daerah oleh perusahan perkebunan kelapa sawit PT. Brahma Bina Sakti dan PT. Petaling Nusantara , Bagaimana Pertanggung Jawaban Dinas Perkebunan Batanghari ?, serta terkait masalah Limbah PT. Kedaton yang diduga akan mencemari lingkungan.
Adapun Tuntutan DPW Pekat yakni, Meminta Bapak Bupati Batanghari Menglhentikan segera kegiatan usaha perkebunan yang sedang berlangsung Diduga tidak memiliki izin apapun.
DPW Pekat dengan tegas menentang rencana Pemkab Batanghari untuk merevisi Perda Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang kabupatten Batanghari yang hanya untuk memuluskan perizinan dari PT. NGKS.
Sekda Batanghari mengatakan, akan menyikapi dalam satu Minggu ini kepada DPW Pekat.(Edi)
