Ansar Ahmad Soroti Tingginya Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan di Kepri

cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan, bahwa secara kuantitatif jumlah perempuan dan anak di Kepri mencapai 2/3 dari jumlah penduduk. 

Hal tersebut terhimpun dalam unit-unit keluarga. Dengan perbandingan yang cukup besar, perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan dan diskriminasi.

“Untuk itu, upaya kolaborasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak dalam upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga,” kata Ansar di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Provinsi Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang Selasa (9/11/2021).

Pada kesempatan itu, Ansar meninjau kegiatan Peserta Sekolah Perempuan Raja Saleha, sekaligus menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara DP3AP2KB dengan BKMT Provinsi Kepri Tentang KIE (Komunikasi, Edukasi dan Informasi) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta dengan Disperindag dan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pengelolaan Inkubasi Bisnis.

Menurut Ansar, tingginya angka kekerasan anak dan perempuan di Kepri salah satunya disebabkan mobilitas masyarakat di Kepri cukup tinggi. Termasuk angka kemiskinan dan pengangguran yang masih relatif tinggi, itu juga menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca Juga :   Penyegelan dan Pelarangan Penggunaan Rumah Ibadah, GMKI: Negara Lalai Melindungi Hak Setiap Warga Negara

“Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan potret lemahnya ketahanan keluarga. Untuk itu, diperlukan upaya mengokohkan kembali fungsi keluarga. Sosialisasi pemenuhan hak anak, pola pengasuhan dan peran keluarga dalam membentuk keluarga yang berkualitas perlu kita galakkan sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui keterlibatan wanita di bidang ekonomi,” ungkap Ansar.

Ansar juga menekankan pentingnya melakukan kerja sama dengan kelompok organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Organisasi Da’i Perempuan, supaya materi-materi tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dapat tersalurkan melalui masjid-masjid, pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya.

Kemudian, Ansar memaparkan, bahwa ekonomi juga merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Maka, Ansar sangat mengapresiasi usaha-usaha pengembangan ekonomi yang digagas oleh DP3AP2KB, seperti pengembangan Sekolah Perempuan, juga pengembangan Usaha Mikro.

“Namun yang perlu diperhatikan adalah pembinaan kualitas, baik produk maupun kemasannya. Karena, kemasan juga menentukan. karena biasanya produk kita rasanya enak, namun kemasannya selalu kalah,” ujar Ansar.

Baca Juga :   Wadanlantamal IV Sambut Menpora RI di Bandara Hang Nadim Batam

Terakhir, Ansar juga mengingatkan, agar dengan adanya perjanjian kerja sama ini, jangan hanya berhenti sampai disini. Namun harus selalu dibahas perkembangannya setiap bulan.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Misni menyampaikan, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak dari waktu ke waktu cenderung meningkat jumlahnya. Jenis kekerasan dan modusnya pun semakin bervariasi.

“Berdasarkan data sistem pelaporan Simphony tahun 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 552 kasus, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 589 kasus dan sampai dengan tanggal 8 November 2021 terdapat 298 kasus,” ujar Misni, dalam laporannya.

Menurut Misni, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi secara masif kepada masyarakat secara luas.

“Mengingat, bahwa Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang memiliki jejaring sampai ke tingkat desa/kelurahan dan menjangkau hingga unit keluarga, perannya menjadi sangat strategis dalam melejitkan dakwah di tengah masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap perempuan dan anak,” kata Misni.

Baca Juga :   Ditlantas Polda Sumut Sosialisasikan Tilang Eletronik

Sehingga, lanjut Misni, dipandang perlu melakukan kerjasama antara DP3AP2KB dengan BKMT dalam penyebarluasan  informasi terkait dengan pengasuhan dalam keluarga, peran ayah, pemenuhan hak perempuan dan anak serta kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Kemudian, Misni menjelaskan, bahwa Program Inkubasi bisnis pelaku UMKM perempuan dimulai sejak tahun 2019 lalu dan sampai tahun 2021 ini telah menghasilkan 108 peserta yang aktif dalam menghasilkan produk.

“Kami melihat kegiatan inkubasi bisnis ini berpotensi untuk dikembangkan, maka memerlukan dukungan OPD terkait, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau ini menjadikan peserta ini bisa bersama,” tutup Misni.

Turut menghadiri acara ini, Pj Sekdaprov Kepri Lamidi, Ketua BKMT Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Ketua DWP Kepri Qori, Staf Khusus Gubernur Kepri Sarafudin Aluan dan Suyono, Kadis Perindag Burhanuddin, Kadis Koperasi dan UMKM Agusnawarman, Direktur Al Ahmadi Entrepreneurship Center (AIC) Lisa Anggraini, Pimpinan LPK Brilliant Sulaiman, Pimpinan LPK Nadira Firdaus, Pengurus BKMT Provinsi Kepri, serta peserta Sekolah Perempuan Raja Saleha Kepri.

Editor: Budi Adriansyah