Integrasi dan FTZ Menyeluruh Jadi Prioritas Ansar Ahmad

Karimun, cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan, setidaknya ada 3 tugas utama dalam rangka mengembangkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPB-PB) atau Free Trade Zone (FTZ) di Kepri, yang terdiri dari BP Batam, BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun.

“Tugas pertama adalah percepatan pengintegrasian kawasan FTZ Batam Bintan Karimun (BBK) ini sesuai amanat PP No. 41 Tahun 2021, yang mana sampai saat ini belum terealisasi,” ungkap Ansar, pada Rapat Bersama BP Kawasan Karimun di BP Kawasan Karimun, Senin (14/2/2022).

Kemudian lanjut Ansar, yang juga Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK, tugas kedua adalah mendorong percepatan FTZ menyeluruh khusus di wilayah BP Bintan (termasuk Tanjungpinang) dan BP Karimun yang saat ini wilayahnya masih terbatas.

Baca Juga :   Anik Wahyuni Terpilih sebagai Ketua IPEMI Kepri Periode 2022-2027...

“Sehingga fasilitas FTZ tidak hanya dapat dinikmati oleh pelaku investasi, namun juga oleh masyarakat setempat. Ketidakpastian hukum para investor juga akan tereliminasi nantinya,” ujar Ansar.

Terakhir, mengenai remunerasi bagi pegawai BP Karimun yang saat ini masih mengandalkan hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun, belum mendapatkan remunerasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Nanti, saat menghadap Menko (Perekonomian) akan kita dorong kembali permasalahan ini,” kata Ansar.

Ansar kemudian mengajak semua untuk bersyukur, karena Kepri mendapatkan privilege dengan keberadaan kawasan khusus ini, yang mana tidak semua daerah mendapatkannya.

“Dengan ini kita dapat memacu investasi di daerah. Namun, konsekuensi bagi negara adalah ada beberapa pendapatan negara yang hilang, karena dikonversi menjadi stimulus kepada investor baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun FTZ seperti pembebasan bea masuk, tax allowance, maupun stimulus lain,” imbuh Ansar.

Baca Juga :   Dewi Kumalasari Dorong Pelaku UMKM Perempuan di Kepri 'Naik Kelas'

Selanjutnya, Ansar memaparkan kelembagaan yang ada pada FTZ di Kepri. Khusus di Batam, Dewan Kawasan FTZ langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian, dengan gubernur menjadi anggota Dewan Kawasan bersama beberapa menteri di bidang yang berkaitan dengan keuangan.

“Untuk Bintan dan Karimun, Dewan Kawasan FTZ diketuai oleh gubernur dan bupati atau walikota sebagai wakilnya. Untuk itu, kepala daerah harus tau program BP Kawasan-nya,” kata Ansar lagi.

Pada kesempatan itu, Ansar juga mendukung percepatan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.

Menurut Ansar, walau lokasinya tidak berada di dalam kawasan FTZ, namun dengan adanya bandara merupakan kunci berkembangnya kawasan FTZ tersebut.

“Kawasan FTZ Karimun, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi,” tutup Ansar.

Baca Juga :   Kepri Masuk dalam 13 Provinsi untuk Peta Peluang Investasi Indonesia

Turut menghadiri rapat ini, Bupati Karimun Aunur Rafiq, Ketua DPRD Karimun Yusuf Sirat, Sekda Karimun M Firmansyah, Staf Khusus Gubernur Kepri Nazaruddin, Kepala BP Karimun Faisal Rizal, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah Fanani Zuhri, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri dan Kepala OPD Kabupaten Karimun.

Editor: Budi Adriansyah