Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2021 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau untuk masa jabatan 2021-2024, maka genap satu tahun kepemimpinan H. Ansar Ahmad, SE, MM dan Hj. Marlin Agustina menakhodai Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ketika itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri disejalankan dengan pelantikan Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bengkulu.
Sejak awal memimpin Kepri, Ansar dan Marlin langsung dihadapkan dengan berbagai ujian yang berat. Dunia bahkan Indonesia, termasuk Kepri sedang porak-poranda dihantam badai pandemi Covid-19.
Kehidupan sosial tidak tertata dengan baik, dunia wisata hancur dan perekonomian masyarakat terjun bebas hingga titik terendah.
Melihat kondisi Kepri yang sedemikian menyedihkan, Ansar bersama wakilnya Marlin, kompak untuk tidak berlama-lama larut dalam uporia pelantikan.
Bahkan, keduanya bagai lupa atas semua lelah yang habis terkuras pasca menjalani beratnya proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Keduanya langsung mengumpulkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna menggali data untuk menyesuaikan fakta.
Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan Provinsi Kepri ketika itu. Komunikasi dan koordinasi dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal, hingga ke kabupaten/kota.
Hanya melalui beberapa kali pertemuan rapat, Ansar sudah dapat mendeteksi, bahwa Kepri sedang ‘sakit’, semua indikator data telah mendiagnosa dan membuktikan jika Kepri memang sedang ‘sakit’.
Pertumbuhan ekonomi Kepri terjun bebas, hingga minus 3,8 persen di tahun 2020. Penyebabnya jelas, yakni akibat intimidasi Covid-19 yang tak dapat ditolerir.
Dengan kondisi Kepri yang sedemikian parah, kemampuan Ansar-Marlin diuji untuk membuktikan kemampuannya. Pemimpin baru Kepri ini harus bekerja keras, cerdas, fokus, konsisten dan berorientasi pada azas manfaat bagi masyarakat banyak.
Setelah mendeteksi permasalahan, langkah selanjutnya yang dilakukan Ansar adalah mencoba menggali sisa-sisa strength (kekuatan) yang ada. Komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dibangun bersama segenap instansi vertikal yang ada di daerah. Menyusun langkah, agar bisa selalu seirama.
Kebangkitan ekonomi Kepri pasca pandemi adalah satu hal mutlak yang disepakati untuk digesa. Namun, mengingat pandemi belum usai, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah diawali membentuk herd immunity atau kekebalan tubuh masyarakat, agar tidak mudah di serang Virus Corona.
Salah satu caranya dengan memaksimalkan pemberian vaksin bagi masyarakat Kepri, baik dosis I, dosis II hingga dosis III (vaksin booster). Seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Organisasi Kemasyarakatan, Pers dan Stakeholder lainnya ambil bagian dengan mengadakan vaksinasi massal, sehingga hasilnya secara nasional tingkat vaksinasi di Kepri masuk dalam 3 besar yang terbaik capaiannya.
Puncaknya, pada akhir 2021 lalu telah dilakukan survey serologi di Kepri. Survey ini untuk mengukur kekebalan tubuh masyarakat Kepri. Dan hasilnya, kekebalan tubuh masyarakat mencapai 89.6 persen.
Artinya kekebalan tubuh masyarakat Kepri sudah cukup baik, sehingga upaya pemerintah menggesa vaksinasi dinilai hasil.
“Berdasarkan survey serologi, hasilnya memang tinggi. Namun, kita tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun. Terutama, di tempat-tempat ramai,” ujar Ansar.
Dengan membawa visi ‘Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya’, perlahan dan pasti, selama setahun menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, Ansar-Marlin mulai memperlihatkan hasil kinerjanya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan perekonomian Kepri mulai menggeliat dan selama tahun 2021 naik mencapai 3,4 persen.
Lima misi yang diemban selama kepemimpinannya berjalan secara terintegrasi. Walaupun tidak terlalu mulus, karena masih dibayang-bayangi momok pandemi Covid-19.
Namun, setiap usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri di bawah kepemimpinan Ansar-Marlin sudah memperlihatkan hasil yang positif.
Adapun lima misi yang dimaksud adalah, pertama percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, kedua, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan, ketiga, mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa, keempat, mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dan kelima, mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan.
Sebagai Gubernur, Ansar mengakui, bahwa Pemprov Kepri tidak memiliki cukup banyak anggaran untuk membangun seluruh impian masyarakat Kepri yang tertuang dalam visi dan misinya tersebut.
Namun, dengan kepiawaian berdiplomasi serta didukung dengan hubungan emosional yang baik dengan pemerintah pusat, Ansar telah berhasil meletakkan pondasi untuk segera dibangunnya sejumlah proyek strategis di Kepri dengan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Dan proyek-proyek strategis tersebut menyebar di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepri.
“In Syaa Allah, dengan hubungan yang baik dan dengan komunikasi yang intens, kita bisa meyakinkan pemerintah pusat, bahwa Kepri ini ruang tamunya Indonesia yang perlu di poles hingga cantik dan menunjukkan kewibawaan bangsa,” kata Ansar.
Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun menggunakan dana APBN setelah melalui komunikasi yang dilakukan oleh Gubernur Kepri diantaranya, pengembangan pelabuhan multifungsi Parit Rempak di Kabupaten Karimun, rencana pembangunan jembatan bebas hambatan Batam-Bintan, Pelabuhan Samudera Teluk Buton di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Logistik Terpadu Teluk Durian di Kabupaten Kepulauan Anambas, Bendungan Letung di Kabupaten Lingga, Peningkatan jalan lingkar Tanjungpinang-Bintan, pembangunan jalur Lintas Barat (bagian-2) di Kabupaten Bintan, penataan kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, pembangunan SPAM regional di Kabupaten Bintan, pembangunan Estuari DAM Busung di Kabupaten Bintan, integrasi Pelantar I dan Pelantar II Pelabuhan Kuala Riau di Kota Tanjungpinang dan Pelabuhan Pengumpan Regional Kota Segara Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
Tidak hanya di bidang infrastruktur, selama setahun kepemimpinan Ansar-Marlin, juga telah berhasil membuahkan sejumlah terobosan dalam bidang peningkatan perekonomian.
Salah satunya yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat manfaatnya adalah program pemberian pinjaman modal lunak dengan Bungan 0 % kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) se-Kepri.
Dalam hal ini Pemprov Kepri bekerjasama dengan Bank Riau Kepri (BRK). Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp.2 miliar untuk menanggung seluruh bunga pinjaman yang dilakukan pelaku UMKM.
“Kita berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang sedang susah. UMKM ini adalah sektor ril penggerak perekonomian, sementara selama pandemi banyak yang berhenti beroperasi. Dengan adanya program pinjaman lunak yang bunganya di tanggung pemerintah ini, semoga menjadi penyemangat baru bagi masyarakat untuk bangkit lagi,” harap mantan Anggota komisi V DPR-RI ini.
Untuk sektor pariwisata, Ansar juga telah berupaya keras dengan menciptakan berbagai regulasi untuk membangkitkan dunia pariwisata di Kepri.
Mengingat sektor pariwisata adalah yang paling terdampak selama badai pandemi muncul. Banyak hotel dan resort yang tutup dan mengakibatkan sejumlah karyawan dirumahkan.
Saat ini, pandemi belum hilang sepenuhnya, kasus-kasus baru masih terjadi secara fluktuatif. Dan bagaimanapun juga, sektor pariwisata harus dihidupkan kembali.
Kran kunjungan wisman ke Kepri, terkhusus untuk lokasi wisata terpadu harus segera dibuka, agar perekonomian bergeliat. Namun, kesehatan, keamanan dan kenyamanan harus diperhatikan.
Untuk itu, dengan berkoordinasi secara intens ke pemerintah pusat, akhirnya Ansar berhasil meyakinkan pusat dan lahirlah skema travel bubble.
Yang mana, melalui skema ini turis mancanegara bisa masuk dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
Untuk di Indonesia, penerapan travel bubble ini hanya untuk Bali dan Kepri. Sedangkan di Kepri dibatasi di dua lokasi, yakni di lokasi wisata Lagoi di Kabupaten Bintan dan di Nongsa di Kota Batam.
“Kita terapkan ini setelah melewati berbagai rapat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan beberapa kali kita melakukan rapat dengan negara tetangga, seperti Singapura untuk saling memberikan informasi tentang kesiapan kedua negara terkait penerapan travel bubble ini,” kata Ansar.
Adapun kebijakan yang tidak kalah penting adalah menyangkut pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada Pemprov Kepri terkait pengelolaan wilayah labuh jangkar di laut Kepri yang mulai menemui titik terang.
Beberapa lokasi yang diusulkan untuk menjadi kawasan labuh jangkar di Kepri sudah di tetapkan, bahkan pemerintah pusat telah memberikan 2 lokasi labuh jangkar Selat Riau dan Tanjung Berakit serta akan memberikan 1 lokasi lainnya di wilayah labuh jangkar kawasan Tanjung Pinggir di Kota Batam untuk di kelola Kepri melalui Perusahan Daerah (Perseroda) Badan Usaha Pelabuhan Kepri (BUP-Kepri ) .
Berita baik untuk masyarakat Kepri ini didapatkan langsung oleh Ansar, saat melakukan video conference bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada awal Februari.
Ansar menanggapi ini sebagai sebuah anugerah bagi masyarakat Kepri, karena kebijakan labuh jangkar yang kewenangannya diberikan kepada daerah adalah sebuah harapan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Alasannya jelas, yakni akan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan bisa diserap ke depannya.
Adapun wilayah labuh jangkar di perairan Kepri yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan adalah wilayah labuh Tanjung Balai Karimun, penetapannya sesuai dengan Peraturan Menteri (PM) nomor 17 tahun 2017 dan pengelolaannya oleh Pelindo I (Persero), dengan luas area lebih kurang 96.470.063 M².
Wilayah labuh lainnya adalah Pulau Nipah, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri (SKM) nomor 222 tahun 2019 dengan luas 54.733. 770 M² dan KM nomor 223 tahun 2019 dikelola oleh PT Asinusa Sekawan dan Pelindo (Persero) dengan luas area terdiri dari, zona A seluas 18.808. 877 M², zona B seluas 9.641.965 M² dan zona C seluas 16.818.965 M².
Kemudian, wilayah labuh Pulau Galang yang ditetapkan sesuai KM nomor 148 tahun 2020 dikelola oleh Bias Delta Pratama dengan luas area 251.308.785 M².
Wilayah labuh Perairan Kabil (Selat Riau) sesuai KM nomor 216 tahun 2020 yang pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama PT Pelabuhan Kepri (perseroda), dan luas areanya 18.867.197 M².
Juga wilayah labuh Tanjung Berakit sesuai dengan KM Nomor 30 tahun 2021, juga pengelolaannya masih proses konsesi/kerjasama dengan PT Pelabuhan Kepri (perseroda) dengan luasan area meliputi, zona A seluas 185.325.246 M² dan zona B seluas 84.005.592 M².
Adapun wilayah labuh yang sesuai kepentingannya di Pelabuhan Batam pada terminal Batu Ampar dan terminal Sekupang sesuai KP nomor 775 tahun 2018 dikelola oleh penyelenggara pelabuhan dengan luas masing-masing, zona A seluas 6.709.960 M² dan zona B seluas 12.187. 566 M².
Walaupun masih dalam tahap konsesi, namun dari kedua lokasi labuh jangkar tersebut ada beberapa titik lokasi labuh jangkar yang pengelolaannya oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri, atau dalam hal ini oleh PT. Pelabuhan Kepri.
Seperti wilayah labuh di Perairan Kabil dan Tanjung Berakit. Dan bahkan pemerintah pusat menyarankan, agar wilayah labuh di Tanjung Pinggir di Kota Batam, juga menjadi salah satu area yang dikelola Pemerintah Daerah (Pemda).
“Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi kita semua di awal 2022 ini. Dengan pengelolaan labuh jangkar yang diserahkan kepada Kepri, tentu akan ada proyeksi PAD yang bisa kita dapatkan nantinya. Kita belum ke tahap membicarakan berapa proyeksi PAD yang bakal kita peroleh. Yang jelas, akan ada tambahan PAD nanti dari kegiatan ini,” kata Ansar.
Pria kelahiran Tanjungpinang ini selalu menunjukkan kesungguhannya tatkala menghadapi suatu permasalahan di daerah. Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, Ansar juga selalu berusaha untuk menjadi teladan.
Ansar berharap, kepada seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Kepri supaya menjadi mitra dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Sebagai pemimpin, kita semua harus selalulah memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Ansar.
Sebelum pandemi, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Kepri tercatat terbanyak ke-2 setelah Bali.
Sedangkan urutan ketiga ditempati oleh DKI Jakarta. Pasca pandemi, jumlah kunjungan wisman sepi dan bahkan nyaris tidak ada. Dengan adanya skema travel bubble ini, Ansar berharap, menjadi salah satu stimulus untuk membangkitkan kembali dunia wisata Kepri.
Mendulang Prestasi
Berbekal pengalamannya berkiprah dari bawah (grass root) sebagai Bupati Bintan, hingga menjadi Anggota legislative di Senayan Jakarta, Ansar menjadi gubernur di Indonesia yang dinilai cukup visioner, kreatif dan aktif.
Bahkan di tahun 2021, Ansar membuktikannya dengan menerima banyak penghargaan, diantaranya dinobatkan sebagai Inovator Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021 dengan Proses Izin dengan Jarimu (SIJEMPOL) dari Menpan RB, karena mampu menata sistem pelayanan dan birokrasi di daerah.
Penghargaan lainnya adalah sebagai Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah 2021 dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepri, serta Anugerah Pelayanan Teknologi Tepat Guna Berprestasi Tingkat Nasional TTG ke-22 dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Tidak hanya itu, Ansar juga berhasil menerima anugerah sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021.
Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 (Kategori Utama) pada 23 September 2021 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Penghargaan bergengsi lainnya yang Ansar terima adalah dari INews Indonesia Awards yang tidak segan-segan menganugerahi Ansar sebagai gubernur yang berhasil membawa daerahnya tercatat sebagai Integrated Digital Public Service System 2021, serta sebagai Best Governor For Empowerment and Education 2021 dari Metro TV.
Dan dari Ombudsman, Ansar juga menerima anugerah dengan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.
Prestasi lainnya masih banyak lagi yang mengiringi perjalanan Ansar-Marlin selama 2021. Seperti penerima Anugerah Kebebasan Pers tahun 2021 dengan kategori khusus Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia, Penganugerahan Hasan Wirayudha Perlindungan PMI Award 2021, serta pemenang Kategori Mitra Kerja Kementerian Luar Negeri 2021.
Selanjutnya, anugerah sebagai provinsi yang Berkomitmen Tinggi dalam Program JKN dengan Cakupan Kepesertaan Tertinggi 2021 di Wilayah BPJS Kesehatan, peraih Opini WTP atas keberhasilan Pemprov Kepri Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2021 dari BPK, dan anugerah dari BNPB Tangguh 2021, serta gubernur penerima Anugerah Meritokrasi LKASN tahun 2021.
Sejumlah prestasi tersebut menjadi bukti, bahwa Ansar serius bekerja untuk Kepri. Dan atas semua prestasi yang dia raih tersebut, dengan jujur Ansar mengakui, jika semua itu ada andil dari para pemimpin Kepri di masa sebelumnya, serta andil seluruh FKPD, OPD dan masyarakat Kepri.
“Setiap anugerah dan penghargaan yang saya terima adalah prestasi seluruh masyarakat Kepri. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kepri, tanpa terkecuali. Kita semua patut bangga terhadap Kepri dan kita patut mengisi Kepri ini dengan pembangunan-pembangunan yang kongkrit. Prestasi ini adalah bonus dari hasil jerih payah yang kita semua sudah lakukan. Yang terpenting adalah kita kerja amanah, sungguh-sungguh, serius, fokus dan tuntas,” ucap Ansar.
Selama setahun masa kepemimpinannya, Ansar mengaku cukup banyak menerima saran dan bahkan kritikan dari berbagai unsur masyarakat.
Sebagai pemimpin yang terbuka dan tidak anti kritik, setiap saran serta kritikan justru dijadikan oleh Ansar sebagai bumbu atau referensi dalam upaya memperbaiki kinerja.
“Saya berterima kasih atas saran dan kritikan yang telah disampaikan selama ini. Sebagai manusia biasa yang tak bisa luput dari salah dan lupa, saya pribadi dan pemerintah sangat membutuhkan hal itu. Sampai kapan pun pemerintah akan selalu membutuhkan masukan dan saran dari masyarakat, tujuannya, agar pembangunan Kepri berjalan lebih baik lagi,” pungkas Ansar.
Sumber: Diskominfo Kepri
