cMczone.com – Didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan Riau (Kepri) Hasan, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2022 yang berlangsung selama tiga hari, yakni, 9-11 Mei 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali.
Acara Raker APPSI Tahun 2022 kali ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dihadiri oleh Ketua APPSI Anies Baswedan, yang juga Gubernur DKI Jakarta.
Hadir juga dalam kesempatan ini sejumlah Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf dan hampir seluruh Gubernur se-Indonesia.
Adapun tema yang dikedepankan dalam Raker kali ini adalah ‘Peran Pemerintah Provinsi untuk Kesinambungan Pembangunan Daerah dan Nasional’.
Diantaranya yang dibahas adalah terkait materi penetapan program kerja dan rekomendasi Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.
Terdapat beberapa regulasi perubahan terutama daerah, sehingga daerah mendapat tantangan baru atas perubahan regulasi tersebut.
Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan berbagai usulan dari daerah yang diakomodir dalam setiap pertemuan.
Sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan daerah harus diperkuat sesuai konsep Otonomi Daerah (Otda) dalam mendukung rencana strategis nasional.
Ansar yang hadir dalam acara tersebut mengatakan jika dalam sambutannya Ma’ruf Amin menekankan pada pembangunan berkelanjutan agar dapat memakmurkan daerah pada generasi masa depan.
Daerah harus diberi kewenangan dalam Otda dalam membangun kebijakan di daerah dengan menyesuaikan aspirasi rakyat.
“Penekanannya jelas, pemerintah harus dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dalam membangun. Kemudian melakukan berbagai inovasi, serta anggaran harus fokus pada hasil,” terang Ansar.
Tidak hanya pembangunan, hal yang lebih penting pemerintah juga menekankan pada program pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat dan cepat agar terserap.
“Semuanya dibahas, termasuk juga seruan bangga dengan produk-produk dalam negeri sebagai upaya menghidupkan produksi lokal agar berkembang. Kemudian juga mendukung berpihak pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui kredit perpajakan dan teknologi digital. Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga diminta untuk melakukan reformasi birokrasi secara transparan, dan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam mendukung penguatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” pungkas Ansar.
Editor: Budi Adriansyah
