cMczone.com – Dalam rangka terus memonitoring dan mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun Anggaran 2022, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, memimpin langsung Rapat Evaluasi Pencapaian Realisasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (18/7/2022).
Dalam rapat rutin mingguan tersebut, dipaparkan bahwa per 15 Juli 2022 realisasi pendapatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 1,575 triliun atau 45,26 persen dari target pendapatan sebesar Rp 3,480 triliun. Angka tersebut naik 0,24 persen sejak 8 Juli 2022.
Sedangkan untuk rekapitulasi belanja realisasi keuangan APBD 2022 per 15 Juli 2022 mencapai Rp 1,384 triliun atau 35, 77 persen dari pagu dana sebesar Rp 3,870 triliun, naik sebesar 1 persen sejak 8 Juli 2022. Kemudian realisasi fisik mencapai 40,93 persen.
Berdasarkan laporan dari Biro Ekonomi Pembangunan, dari 43 OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terdapat 14 OPD dengan realisasi keuangan dan fisiknya mencapai target pada bulan Juni, 15 OPD yang realisasi fisiknya mencapai target dan keuangannya belum mencapai target, serta 14 OPD belum mencapai target fisik dan keuangannya pada bulan Juni.
Untuk itu, Ansar meminta setiap OPD untuk melaksanakan rapat lanjutan berdasarkan rapat evaluasi pembangunan ini.
“Intinya setiap usai rapat evaluasi mingguan seperti ini, kepala OPD tindaklanjuti ke masing-masing OPD-nya supaya ada pergerakan. Rapat evaluasi mingguan ini kita jadikan kewajiban” pinta Ansar.
Mengenai realisasi DAK Fisik, dengan adanya beberapa OPD yang melakukan addendum, Ansar berharap hal tersebut tidak menjadi halangan untuk penginputan data. Di mana tanggal 21 Juli 2022 merupakan tenggat akhir.
“Bagi OPD dengan DAK yang ada addendum, tolong segera diinput kembali, karena batas waktu kita tinggal 3 hari lagi. Karena mencari DAK itu sulit,” tegas Ansar.
Kemudian 7 kegiatan strategis yang bersumber dari dana pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dari pagu Rp 179 miliar telah terealisasi sebesar Rp 20,8 miliar atau 11,57 persen dengan realisasi fisik sebesar 22,34 persen.
“7 proyek dengan sumber dana pinjaman PT SMI, saat ini kita masih mengupayakan untuk percepatan. Tinggal 1 langkah lagi, di mana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minta keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal ini. Untuk itu akan kita percepat,” ungkap Ansar.
Dalam rapat juga dibahas percepatan progres pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), di mana per tanggal 13 Juli 2022 dari data Sistem Pengawasan Sierra BPKP di Kepri telah mencapai 49,77 persen atau telah mencapai komitmen P3DN sebesar 49 persen. Namun masih terdapat 5 kabupaten/kota yang capaian P3DN-nya belum mencapai komitmen.
Ansar yang sejak awal serius dalam kampanye P3DN dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk meminta kembali kabupaten/kota segera mencapai dan mempertahankan komitmen P3DN.
“Surati kembali kabupaten/kota, jika perlu lakukan pendampingan. Di Bulan Agustus sewaktu-waktu Presiden Jokowi akan membuka data ini secara nasional. Di sini kita mengejar capaian tertinggi,” harap Ansar.
Sebagai informasi, sampai saat ini sudah terdapat 11 etalase di e-Katalog lokal Provinsi Kepri yang menampilkan 102 produk.
Sudah 42 OPD yang sudah melaksanakan wajib belanja online melalui katalog lokal melalui 217 penyedia di Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
