Gaduhnya Pengelolaan Keuangan Kab.Limapuluh Kota, Semua Pihak Wajib Peduli, DPRD Dan APH Juru Kunci

Cmczone.com- Beberapa minggu terakhir Limapuluh Kota dan Payakumbuh gempar dengan pemberitaan dan isu negatif tentang kas daerah yang kosong. Walaupun bupati merasa daerah baik-baik saja tapi beberapa tokoh sudah mulai buka suara. Ketua DPRD, Deni Asra mengatakan situasi keuangan Limapuluh Kota mendekati kebangkrutan. Ini bukan statemen sederhana dan diucapkan oleh bukan orang sembarangan. Seharusnya menjadi titik tolak bagi semua pihak dalam menilai kondisi yang terjadi saat ini.

Orang dalam pun, Kadis Kominfo Limapuluh Kota Desri Imam Mudo dalam salah satu group wa memberikan signal tertentu menyikapi situasi ini. Karena beliau mungkin merasa terpojokkan dalam suatu diskusi, lantas membalas dengan mengatakan bahwa, “Indak paralu lo ambo ombak ajarin soal itu do, ombak urang dakek bupati. Kok ambo bukak disiko carito e, manapuak aie didulang ombak beko. Ancak ombak anok lai. Jan jadi sok pahlawan pulo.” Dari statemen itu rasanya jelas ada sesuatu yang tidak dibuka ke publik. Sesuatu yang ditutupi, besar kemungkinan adalah borok pengelolaan keuangan pemerintah.

Pada kesempatan lain yang juga diberitakan media, salah seorang petinggi aparat penegak hukum memberikan peringatan kepada bupati “agar bupati merombak kabinetnya karena daerah sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.”

Kami juga mendengar bahwa BPK melakukan penambahan waktu untuk melakukan pemeriksaan ulang tahun ini. Informasinya banyak kejanggalan dalam pengelolaan keuangan Limapuluh Kota.

Interview juga kami lakukan dengan beberapa kadis (mereka meminta tidak disebutkan nama), ada yang mengatakan, “manyasa den.” Semuanya berkata bahwa anggaran tahun 2023 ini semakin tidak menentu. ASN kehilangan motivasi karena TPP hanya maksimal 6 bulan saja, bahkan berpotensi kurang. Begitu pula dengan THL, mereka sudah tidak memiliki semangat kerja, karena sebagian bekerja tidak dibayar, dan sebagian lagi honornya dikurangi.

Baca Juga :   BLD Musangking RKN di Jorong Koto Tongah Lubuak Batingkok

Terkait ini sebagian orang berpendapat bahwa situasi ini sebenarnya bisa dicegah jika semua pihak ikut berpartisipasi. DPRD misalnya, jalankan betul fungsi pengawasan. Mereka perlu menunjukkan kepada publik bahwa mereka adalah representasi warga Limapuluh Kota. Mereka wajib menunjukkan kepedulian kepada warga. Sejauh ini kami merasakan mereka takut berkomentar. Sikap yang lebih tampak mereka tunjukkan adalah bahwa mereka bergandengan tangan dengan bupati. Kemana-mana bersama. Bagi kami harmoni seperti itu adalah kemunafikan.

APH kami pikir juga sangat memahami situasi ini. Banyak kejanggalan dan pengaduan. Lebih baik mencegah sedari awal untuk kepentingan yang lebih besar.

Mari bersama kita tunjukkan kepedulian. Mari bersama kita kawal 50 Kota. Mari bersama kita selamatkan bupati.

Baca Juga :   Nagari Harau "Barolek Godang," Syukriandi: Harau Akan Menjadi Daerah Tujuan Wisata, Jika...

Tim