PADANG, CMCZONE.COM– Pascademonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumbar, yang berujung anarkis dan pengrusakan terhadap aset DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rabu (25/9), pihak sekretariat DPRD langsung membuat laporan pengaduan ke Polda Sumbar terkait kasus pengrusakan dan penurunan foto presiden RI.
Sekwan DPRD Sumbar, Raflis, membenarkan pihaknya sudah melaporkan kasus tersebut. Katanya, kasus itu dilaporkan Rabu (25/9) sekitar pukul 18.00 WIB.
“Ada dua kasus yang dilaporkan, pertama terkait pengrusakan aset DPRD, kemudian terkait penurunan dan pembakaran poto presiden,” ungkapnya dilansir posmetropadang.co.id.
Usai melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumbar, Kamis (26/9), sekretariat mulai melakukan pendataan aset-aset yang rusak, serta pembersihan ruangan yang masih berantakan. Seperti serpihan kaca serta tulisan dan gambar tak senono yang masih menempel di sejumlah dinding bangunan.
“Kita memang belum bisa memastikan jumlah pasti kerugian akibat demo kemarin. Namun dari perkiraan sementara, kerugian ditaksir hampir mencapai Rp3 miliar,” ungkap Raflis.
Sekwan juga menyampaikan , Kabiro Aset, Inspektorat Sumbar dan Perwakilan BPK Sumatera Barat sudah melakukan tinjauan langsung ke DPRD Sumbar untuk memastikan kondisi aset yang rusak akibat unjukrasa kemarin.
Dia juga menyampaikan, yang mempengaruhi tingginya nilai kerugian tersebut adalah rusaknya sejumlah alat elekronik yang harganya cukup mahal. Seperti, LCD TV, Soundsystem, serta komputer yang digunakan staff untuk bekerja sehari-hari.
Ditambah lagi kerusakan ruangan. Kerusakan yang mencolok terdapat pada ruangan paripurna dan perpustakan. Properti dan dinding kerusakannya mencapai 80 persen rusak. Sampai kemarin, ruang paripurna belum layak digunakan karena meja dan kursi dewan hancur.
Mahasiswa yang menduduki gedung DPRD Sumbar, tidak hanya melakukan pengrusakan, namun juga mencoret dinding dengan menulis kalimat-kalimat kotor. “Diperkirakan, biaya untuk renovasi itu memakan dana sebesar Rp 200 juta,”.
Dilanjutkannya, untuk mobil dinas (Mobnas) yang digunakan unsur pimpinan, tidak ada rusak. Sebab, para staf sebelumnya sudah mengamankan aset tersebut.
Pantauan koran ini, di gedung DPRD Pascademo kemarin, sejumlah staf dan office boy (OB) masih disibukkan dengan kegiatan pembersihan terhadap sisa-sisa pengerusakan.
Beberapa OB terlihat menyapu dan berupaya menghapus coretan-coretan yang menempel pada dinding dan kaca gedung. Sebagiannya lagi membersihkan serpihan kaca dan memindahkannya agar tidak membahayakan. Kursi-kursi yang rusak di keluarkan dari ruangan dan di susun disuatu tempat.
“Pembersihan kita lakukan, mengingat dalam waktu dekat ada agenda sidang paripurna pelantikan pimpinan definitif DPRD Sumbar,” jelas Sekretarias Dewan ( Sekwan) DPRD Sumbar.
Selain pelantikan pimpinan definitif, agenda penting lainnya yang mendesak adalah kegiatan rapat paripurna memperingati 74 tahun Sumatera Barat pada 1 Oktober. Dia memastikan dua Iven penting tersebut akan tetap terlaksana walaupun gedung rapat dan fasilitasnya mengalami kerusakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, demonstran tidak hanya merusak , namun juga melakukan penjarahan ke sejumlah ruangan. Akibatnya banyak barang barang yang hilang. Seperti uang tunai, laptop, sepatu, serta surat penting lainnya. “Semua foto dan barang bukti sudah kita serahkan ke polisi,” kata Irsyad.
Selain itu, pihaknya juga telah menyerahkan rekaman CCTV yang ada di DPRD untuk mengusut pelaku yang melakukan perusakan dan penjarahan di DPRD.
“Atas nama DPRD Sumbar, mengutuk keras tindakan anarkis para demonstran yang melakukan perusakan dan penjarahan. Ini tidak benar lagi karena sudah melanggar hukum,” kata Irsyad.
Sementara itu, mengingat ada dua agenda penting DPRD yang dinilain cukup mendesak, menurut Irsyad, untuk fasilitas seperti meja dan kursi, lanjutnya masih banyak yang bisa digunakan. Namun, kaca ruangan banyak yang pecah. Termasuk sound system hancur.
Menurutnya, apabila kondisi ruangan rapat utama tidak memungkinkan digunakan hingga SK pelantikan pimpinan keluar, pelantikan akan dilakukan di halaman kantor DPRD Sumbar. Menurutnya, hal ini juga pernah terjadi ketika pelantikan Gubernur pasca gempa 2009.
Irsyad memastikan, untuk tugas-tugas kedewanan tidak akan terganggu meski kondisi aset kantor DPRD hancur. Pihaknya juga terus melakukan invetarisir kerugian atas kerusakan aset-aset. (**)
