Ini 3 Provinsi Tempat Rencana Peluncuran Kartu Prakerja

Jakarta,(cMczone.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan agar kartu prakerja segera dipercepat peluncurannya.

Rencananya akan dilaksanakan di 3 Provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara (Sulut), dan Kepulauan Riau (Kepri).

“Nah saat ini sedang dipersiapkan Perpres-nya dan akan dilanjutkan pembentukan PMO (Project Management Office),” ujar Airlangga saat memberikan keterangan pers usai  mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Selasa (25/2/2020).

Selanjutnya, menurut Airlangga, akan disiapkan mekanisme dari Kementerian Keuangan sehingga target pelaksanaan di 3 lokasi tersebut bisa segera dilaksanakan di bulan Maret ini.

Baca Juga :   Empat Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024 Diambil Sumpahnya

Airlangga menambahkan, dalam sistem tersebut juga akan dilakukan pelatihan dengan menggunakan aplikasi online. Namun, pelatihannya sendiri bisa offline.

“Untuk itu juga akan memanfaatkan pelatihan baik yang ada di swasta maupun pelatihan yang ada di pemerintah termasuk di dalamnya yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Airlangga.

Rencananya kartu prakerja ini, lanjut Airlangga, ditargetkan untuk 2 juta pemanfaat dan juga untuk menggunakan yang di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sebanyak 500 ribu.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, bahwa pemerintah berencana menaikkan tambahan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak Rp.50.000, sehingga total yang diberikan per keluarga penerima manfaat atau per KPM sebesar Rp.200.000.

“Oleh karena itu, ini akan diberlakukan selama 6 bulan diawali di bulan Maret dan ini kebutuhan anggarannya sebanyak Rp.4,56 triliun,” ungkap Airlangga.

Baca Juga :   Melalui Vicon Danlantamal IV Ikuti Rapat Progres Investasi di Kepri

Menurut Airlangga, masih ada stimulus di bidang perumahan yang rencananya, akan ditambahkan kebutuhan anggaran sebanyak Rp.1,5 triliun sehingga dengan penambahan ini ada Rp.800 miliar berupa subsidi bunga dan Rp.700 miliar subsidi uang muka.

“Dari jumlah penyaluran KPR 330 ribu unit, existing FLPP senanyak 88 ribu, kemudian BP2BT 67 ribu unit sehingga ada tambahan sebanyak 175 ribu unit dan ini dilaksanakan oleh bank umum maupun Kementerian PUPR,” kata Airlangga.

Laporan: Budi Adriansyah/hms Setkab