cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, akan segera menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan realisasi belanja daerah terhadap produk dalam negeri
Hal tersebut dikatakan Ansar saat menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Utama, lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (13/6/2022).
Dalam rapat tersebut, Ansar menekankan kepada jajarannya untuk memastikan pengadaan barang dan jasa di setiap OPD masing-masing dimaksimalkan untuk produk dalam negeri.
Menurut Ansar, instruksi Jokowi untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri sudah sangat bagus. Pasalnya, instansi pemerintah yang menggunakan anggarannya untuk belanja produk lokal dapat mempercepat perputaran uang di daerah dan berimbas pada peningkatan ekonomi di daerah tersebut.
“Untuk Kepri instruksi Presiden Jokowi tersebut harus kita dukung penuh, karena akan menimbulkan multiplier effect yang sangat baik untuk pemulihan ekonomi,” kata Ansar.
Dari data yang dilansir dari Biro UKPBJ, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sampai dengan tanggal 3 Juni 2022 telah merealisasikan komitmen penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp. 106,7 miliar, yang terdiri dari 919 paket.
Sementara, data penggunaan produk dalam negeri yang masih divalidasi oleh Pemprov Kepri sebesar Rp. 575,9 miliar yang terdiri dari 4.372 paket.
Untuk e-katalog lokal, di Provinsi Kepri sendiri sudah 25 perusahaan yang on boarding atau terdaftar dalam aplikasi e-katalog lokal. Di dalam e-katalog lokal, ada 10 etalase yang dapat didaftarkan oleh perusahaan atau usaha-usaha lokal.
“Kita harus bekerja keras, karena Bulan Agustus nanti kita targetkan penggunaan produk dalam negeri bisa meningkat lebih tinggi lagi dari sekarang,” tegas Ansar.
Selaku kepala daerah tingkat provinsi, Ansar juga akan menggelar rapat koordinasi dengan Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Kepri untuk memastikan kabupaten/kota juga turut meningkatkan belanja produk dalam negeri.
Sementara itu, terkait dengan rekapitulasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun 2022 diketahui realisasi keuangan sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 telah mencapai 28,51 persen dan realisasi fisik sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 sudah mencapai 28,37 persen.
Selanjutnya, realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepri Tahun 2022 sampai dengan 10 Juni 2022 telah mencapai 35,81 persen, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Ansar menjelaskan, dibutuhkan dua prasyarat untuk meningkatkan PAD:
1. Intensifikasi pungutan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak air di bawah tanah.
2. Menggencarkan ekstensifikasi dengan pemetaan potensi-potensi pendapatan lain yang masih bisa dikejar dan didorong.
Editor: Budi Adriansyah
