Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pilkada merupakan momentum penting dalam demokrasi, namun dari sisi keamanan merupakan ancaman konflik. Sebab, masyarakat akan terbelah berdasarkan jumlah pasangan calon di masing-masing daerah.
Namun, ada delapan stakeholder utama yang menentukan sukesnya pilkada. Pertama, penyelenggara pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Penyelenggara yaitu harus netral dan melakukan tahapan dengan baik,” kata Tito saat memberi pemaparan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1/2017).
Kedua, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang juga diharapkan bersikap netral. Ketiga, pasangan calon beserta pendukungnya. Khusus untuk pasangan calon, Tito mengingatkan agar memiliki kesiapan untuk menerima apa pun hasil pilkada, baik menang maupun kalah.
“Ini kita melihat gimana menggiring paslon berkompetisi sehat, tidak kampanye hitam, dan menggerakkan massa menjatuhkan paslon lain. Makanya, harus disiapkan juga untuk siap kalah,” katanya.
Keempat, pemerintah. Kelima, aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Tito menekankan netralitas aparat keamanan sebagai poin penting dalam suksesnya pilkada.
“Saya kira di negara ini yang cukup jelas tidak memiliki hak memilih, karena itu netralitasnya dapat dijaga karena mereka tidak memilih. Diharapkan TNI-Polri dapat bersinergi dari atas sampai tingkat bawah,” jelas Tito.
Keenam, media yang berperan menyebarkan informasi mengenai pilkada. Ketujuh, masyarakat sebagai pemilih dan terakhir, pengawas independen.
“Masyarakat, tokoh masyarakat, kita petakan agar bisa mendinginkan. Tokoh agama, tokoh adat, jangan sampai ada pernyataan provokasi. Terakhir, pengawas independen sebagai pengawas resmi Bawaslu sehingga hasilnya ada perbandingan, sehingga hasilnya kredibel,” ujarnya.(okezonenews)
