Jakarta,(cMczone.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui sejumlah proyek strategis yang akan dilaksanakan di Kepri. Persetujuan itu dicapai setelah pertemuan antara Mentri Budi bersama Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Ruang Rapat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (17/10/18). “Alhamdulillah proyek strategis terkait perhubungan, seperti bandara, pelabuhan, jembatan yang termasuk dalam protek strategis disetujui. Kita diminta terus berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya,” kata Gubernur usai pertemuan tersebut.
Beberapa agenda yang dibahas dalam pertemua tersebut antara lain Dreging/Pendalaman Port Basin Ferry Terminal Coastal Arena Karimun (Rencana Pelabuhan Baru) dan Breakwater, Perluasan Bandara Sei Bati Karimun Terkait Rencana Penerbangan Pesawat Komersil Langsung dari Jakarta. Selain itu dibahas juga Dukungan RIP Pelabuhan Tanjungsauh di Batam (Container Port di Batam) serta Rencana Pembangunan Container Port di Pelabuhan Malarco Karimun.
Saat pembahasan Pelabuhan Tanjungsauh, pembangunan Jembatan Batam Bintan juga mendapat perhatian besar. Kepri, kata Gubernur diminta terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR serta pihak terkait lainnya. “Target kita pada tahun 2019 pembangunan jembatan Batam-Bintan dan pelabuhan Tanjung Sauh Batam segera dimulai,” ujar Gubernur.
Pengembangan Bandar Udara di Kabupaten Karimun juga menjadi perhatian khusus pada rapat tersebut. Apalagi Karimun memiliki jumlah masyarakat yang besar kedua setelah Batam, yang mana arus lalulintas dengan menggunakan kapal laut. “Keberadaan bandar udara diharapkan semakin memudahkan dan melancarkan ketersatuan antar pulau di Kepri,” lanjut Gubernur.
Disetujuinya proyek strategis ini semakin membuat Gubernur optimis dengan pengembangan kelengkapan infrastruktur. Hal ini diharapkan semakin menegaskan konektivitas bagi Kepri sebagai daerah kepulauan.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang (Kadin) Provinsi Kepri Johannes Kennedy yang ikut dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa Kementerian menyambut baik dan mendukung penuh terutama penyelesaian RIP (Rencana Induk Pelabuhan) sebagai dasar dari pengembangan pelabuhan. “Kami juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak Pelindo dan pihak terkait lainnya agar progres penyelesaian dapat segera terealisasi,” kata Kennedy.(doony/ humas)
