oleh

KPK RI Dukung Surat FORMASI RIAU Terkait 1 juta Hektar Lahan Bermasalah

Pekanbaru,(cMczone.com) – Beberapa waktu lalu, tepatnya Tanggal 27 Juni 2019 yang lalu FORMASI RIAU menyurati Gubernur Riau terkait 1 Juta lahan yang bermasalah di Riau

Isi surat tersebut meminta Gubernur Riau, Syamsuar segera mengambil langkah cepat, terukur dan strategis untuk menertibkan lahan-lahan korporasi terkait perizinan perusahaan yang belum tertib.

Tak berapa lama surat masuk ke Gubernur Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Gubernur Riau untuk membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Kebun Ilegal. Satgas Kebun Ilegal ini nantinya akan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan serta Kanwil Pajak.

Koordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris, usai pertemuan bersama Pemrov Riau terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) bersama PKS dan Pemda, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, pada Rabu (31/7/19).

“KPK siap melakukan monitoring Satgas ini tidak lama lagi segera dibentuk pak gubernur,” kata Abdul Haris, seperti di kutip dari riauterkini.com.

Direktur FORMASI Riau, Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH saat dikonfirmasi awak media terkait dorongan KPK RI kepada Pemrov Riau untuk membentuk Satgas kebun Ilegal, Direktur FORMASI Riau memberikan masukan ke Syamsuar.

” Kami ingin di Satgas itu selain isinya Direktorat Jemderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilibatkan juga LSM, akademisi yang fokus mengkritisi lahan yang bermasalah itu,” kata Direktur FORMASI Riau.

DR. Nurul Huda, SH. MH menambahkan,” Pemerhati lingkungan, pemerhati korupsi, tanpa ada mereka pekerjaan ini akan menjadi kurang serius. Kalau bisa Satgas ini dikomandoi orang’-orang atau lembaga/institusi yang memperhatikan persoalan ini setiap saat. Gubri jangan asal main teken saja, panggil mereka, ahli korupsi, ahli lingkungan, pemerhati sosial, orang yang berintegritas dan jangan asal comot saja,” katanya.

Selain disebutkan di atas Direktur FORMASI Riau mengungkapkan,” Orangnya peduli dan konsen dengan tugas ini, jangan Satgas ini diisi orang-orang partai politik, jangan Satgas ini dibuat seperti mengisi lowongan pekerjaan, orangnya benar-benar mempunyai integritas, memiliki kapsitas dan akuntabilitas,” tutup Direktur FORMASI Riau, DR Muhammad Nurul Huda, SH, MH.*(SBNC)

Komentar

Berita Lainnya