PADANGPANJANG, CMCZONE.COM– Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB) telah diputuskan dimulai pada sejak Rabu (21/4/2020) di Kota Padang Panjang sama mengikuti Provinsi Sumatera Barat. Artinya seminggu sudah berjalan. Namun menjelang PSBB, bantuan untuk warga belum kunjung diserahkan, khususnya bagi warga Kota Padang Panjang yang terdampak Covid-19.
“Masyarakat sudah menunggu terlalu lama. Kini masyarakat sudah semakin kesulitan sejak diberlakukannya PSBB. Tidak mungkin menunggu terlalu lama. Tolong ambil kebijakan secepatnya,” kata Nasrul Efendi dari Fraksi Demokrat Kebangsaan DPRD Padang Panjang.
Sementara Ketua Fraksi Demokrat Kebangsaan DPRD Kota Padang Panjang, Puji Hastuti Amd. Didampingi rekan satu fraksinya Drs. nasrul Efendi dan Herman (PKB), mendesak Walikota Padang Panjang melalui Dinas Sosialnya agar secepatnya mendistribusikan bantuan sosial kepada warga terdampak Covid-19, yang anggarannya dari pergeseran APBD sebesar Rp16.676 miliar dan dari Provinsi dan Pusat yang berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pernyataan itu disampaikan setelah melihat situasi yang bergejolak di sejumlah RT di beberapa kelurahan di Kota Padang Panjang yang menolak bantuan berupa paket sembako yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan sosial di tengah masyarakat. Di mana bantuan ini diketahui berasal dari pusat, yaitu beras bulog yang kwalitasnya sangat tidak baik.
“Situasi ini harus segera direspons oleh Fadly Amran BBA selaku Walikota Padang Panjang agar keadaan tidak semakin runyam. Saya minta Walikota serta jajarannya segera mungkin mendistribusikan bantuan kepada warga terdampak Covid-19 di Padang Panjang sesuai dengan data yang telah disampaikan oleh seluruh RT ” tegas Puji Hastuti Rabu (29/4/2020) pada Kadis Sosial.
Untuk diketahui, Pemko Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp16.6767 miliar. Anggaran ini khusus untuk membantu warga yang terdampak Covid-19. Namun hingga kini Pemko belum merealisasikan. Kalau masih kurang mari duduk semeja lagi dengan lembaga DPRD membahas potongan anggaran yang masih dibutuhkan.
“Saat ini, kita ingin situasi dalam menghadapi PSBB ini berjalan dengan baik dan sukses. Tentu dengan memenuhi kebutuhan warga sebagai kewajiban Pemko,” ujar Nasrul Efendi menambahkan.
Sementara anggota fraksi lainya, Herman Baher (PKB) menegaskan pihaknya meminta kepada Walikota melalui Dinas Sosial untuk segera menggunakan anggaran [sebesar Rp 16,676 Miliar] ini dengan tepat sasaran dan mengacu kepada data yang telah disampaikan oleh masing-masing RT.
Secara lembaga kami Fraksi Demokrat Kebangsaanya (Puji Hastuti, Nasrul Effendi dan Herman(PKB) meminta Pemko Padang Panjang mengevaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum nanti diperpanjang.
Nasrul Effendi menilai penerapan PSBB di Kota Padang Panjang yang akan berakhir 5 Mei 2020 mendatang masih amburadul. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidakjelasan bantuan sosial (Bansos) pangan yang disalurkan Pemko kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Sebelum memperpanjang, Pemko harus segera melakukan evaluasi penerapan PSBB ini dari segala aspek. Jika tidak, dikhawatirkan perpanjangan PSBB akan mendapatkan perlawanan sosial dari masyarakat,” ujar Nasrul Effendi.
Bansos yang disiapkan oleh Pemko Padang Panjang juga dinilai Politikus Demokrat ini masih jauh dari apa yang diharapkan masyarakat. Sebagai pemerintah tentu tak akan bisa memuaskan semua warga namun setidaknya yang bisa memberikan yang layak hendaknya.
Menjawab semua itu, Kadis Sosial Kota Padang Panjang. Osman Bin Nur mengatakan dia akuinya penyaluran ini agak telat, Walikota Padang Panjang Fadly Amran Pun telah berulang kali meminta agar bantuan ini cepat di salurkan. Bahkan Walikota langsung meminta pada Menteri, namun aturannya tidak membolehkan, ujar Osman.
Osman mengatakan untuk bantuan dari provinsi kita telah kirim data dan Padang Panjang paling terdepan, kauota telah kita dapat kan, begitu juga dengan APBD, semua telah ready sekarang atau besok bisa dibagikan. Ujarnya.
Persoalannya kata Osman kita masih menunggu ready nya data bantuan pusat. Yang telah di patok pada Kouta 5000 , jika ada yang dibatalkan pusat atas kesalahan NIK atau Nomor telepon nya ngak tercantum semua akan kita alokasikan ke APBD lagi, dan menurut nya Inshaa Allah Senin depan semua kan dapat jawaban pastinya.
Untuk diketahui ujar Osman pada Fraksi Demokrat Kebamgsaannya yang telah susah payah datang ke kantornya guna mempertanyakan keterlambatan bantuan ini disalurkan. Isman menjelaskan dari data yang kita dapat ada namanya P 1 (prioritas utama) P2 dan P3 , Prioritas satu kita kirim ke Pusat. P2 ke Provinsi. Dan P3 baru dengan APBD, bisa saja kita hari ini atau esok membagikan ke masyarakat P2dan P3 yang telah ready, tanpa menunggu pusat. Tentu hal ini akan lebih bergejolak.
P1 sebagai prioritas utama mendapat kan, kok justru mereka yang tidak dapat , bagaimana amuk warga itu nantinya .makanya seluruh kabupaten dan kota sama semuanya. Tak ada yang telah dulu membagikan bantuan itu, kecuali beras dari Pusat kemarin dan bantuan bantuan indenpendent lainya. Ujar osman menerangkan. PAUL HENDRI
