oleh

Dipimpin Kadiskum, Perwira Lantamal IV Ikuti Webinar FGD melalui Vicon

Tanjungpinang, Kepri (cMczone.com) – Perwira Pangkalan Utama TNI Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV Tanjungpinang, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Hukum (Kadiskum) Lantamal IV, Letkol Laut (KH) R Deni Nugraha Ramdani, SH, MH, MM, M.Tr. Hanla, melalui video conference (vicon) mengikuti kegiatan Webinar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Penerapan Resolusi PBB dan Organisasi Internasional dalam Penegakan Hukum di Laut”, bertempat di Ruang Kendali Utama Markas Komando (Mako) Lantamal IV, Jalan Yos Sudarso, No.1, Batu Hitam, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (5/8/2020) pagi. 

Pada kegiatan tersebut menghadirkan beberapa Narasumber, diantaranya Asops KSAL, Laksda TNI Didik Setiyono, SE, MM, Kadiskumal, Laksma TNI Kresno Buntoro, SH, LL.M, Ph.D, Ditjen HPI Kemenlu, Purnomo Ahmad Chandra, SH, LL.M, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Captain Hermanta, SH, MM, M.Mar, Direktur Otoritas Pusat dan Hukum, Inter Tudiono, SH, M.PP.

Baca Juga :   Pokdarwis se-Kabupaten Natuna Ikuti Bimtek yang Digelar Dinas Pariwisata Kepri

“Kesimpulan dari beberapa Narasumber antara lain yaitu “Penerapan resolusi yang disepakati di PBB sangat dipengaruhi oleh proses, penafsiran dan kemauan politik negara anggota yang sifatnya sangat dinamis. Dan Indonesia terikat Resolusi DK PBB berdasarkan Pasal 25 Piagam PBB, infrastruktur hukum Nasional yang belum memadai tidak dapat diterima sebagai alasan ketidakpatuhan,” jelas Kadiskum Lantamal IV, Letkol Laut (KH) R Deni Nugraha Ramdani, SH, MH, MM, M.Tr.Hanla.

Dengan semakin terbukanya globalisasi, perlindungan terhadap Pelaut dan ABK, menjadi hal yang utama dalam rangka pemenuhan hak-hak asasinya, serta perlunya seleksi kembali regulasi Internasional yang diterima oleh  Indonesia dan kemanfaatannya, supaya Pelaut dan ABK mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.

Baca Juga :   Program Renovasi Hampir Rampung, Jokowi Tinjau Masjid Istiqlal

“Upaya meningkatan keselamatan pelayaran berupa proses Penegakan Hukum, harus sesuai aturan yang sudah diterapkan, lalu perbaikan Keselamatan dan Pelayanan dan perlunya sosialisasi publik dan edukasi,” pungkas Deni.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Pasops Satrol Lantamal IV, Mayor Laut (P) Robby, M.Tr. Opsla,  Pabanops Sops Lantamal IV, Mayor Laut (P) Haka, Mayor Laut (P) Eko Satrol Lantamal IV, Mayor Laut (KH) Krisno, SH dan Diskum Lantamal IV, Letda Laut (KH) Adji, SH.

Editor: Budi Adriansyah | Sumber: Dispen Lantamal IV

Komentar

Berita Lainnya