Jakarta (cMczone.com) – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merilis bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2020 mendatang, hanya berada di angka 43,9 persen.
Angka itu didapat dari hasil survey yang dilakukan Indikator di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak se-Indonesia, termasuk Kepulauan Riau.
Ada berbagai faktor yang mengakibatkan kemungkinan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada kali ini.
“Yang pertama, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU kepada masyarakat,” ungkap Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem, Minggu (1/11/2020).
Menurut wanita yang akrab disapa Ninis ini, hingga saat ini, ia masih menemukan warga yang belum tahu kapan Pilkada dilaksanakan.
“Inikan aneh, dia tahu akan ada Pilkada, dia tahu ada calon yang kampanye, tapi dia tak tahu kapan Pilkada itu akan diselenggarakan,” tegas Ninis.
Yang kedua lanjutnya, kurangnya edukasi dari pemerintah, terkait Pilkada sehat di tengah pandemi Covid-19.
“Bukan cuma KPU, KPUD, tapi pemerintah juga harus mensosialisasikan, apa dan bagaimana itu yang dikatakan Pilkada Sehat di tengah pandemi,” sebut wanita berhijab ini.
Pilkada di tengah pandemi covid lanjut Ninis, bukan hal yang menjadi prioritas, namun hal itu harus dilakukan.
“Yang menjadi prioritas saat ini adalah peningkatan kesehatan dan pemulihan ekonomi, tapi Pilkada kan tetap akan dilakukan. Jadi sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih dalam upaya sosialisasi Pilkada sehat, untuk meyakinkan masyarakat, bahwa datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan dan ikuti aturan itu tidak berbahaya,” bebernya.
Pemerintah lanjutnya, harus ambil andil hal ini, karena hingga saat ini, masih banyak pemilih yang ragu datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena faktor kesehatan.
“Teknis pelaksanaan Pilkada kali ini harus lebih dirinci dan disosialisasikan, agar masyarakat tahu dan mereka merasa bahwa datang ke TPS itu tidak berbahaya loh, karena ada aturannya, atau bila perlu ada jadwalnya, sehingga pemilih tidak menumpuk ke TPS,” tegasnya.
Ini penting menurut Ninis, agar tingkat partisipasi warga untuk memilih pada 9 Desember 2020 mendatang, sesuai dengan harapan dan keinginan bersama.
“Kalau tingkat partisipasi rendah, maka akan membuka peluang untuk pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk berbuat curang,” sebutnya.
Ninis menilai ada celah yang bisa dimainkan pihak tak bertanggung jawab, untuk berbuat curang dengan bermain kertas suara yang tak terpakai.
“Itu bisa saja terjadi, apalagi kalau tingkat partisipasi sekitar 40 persen. Tapi kalau partisipasinya terlalu rendah, maka sulit juga memainkannya, karena pasti semua orang curiga, yang datang sikit, tapi kertas suara yang terpakai banyak,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi kecurangan di Pilkada Kepri, Ninis mengaku lembaganya bersedia bekerja sama dengan relawan dan mahasiswa di Kepri untuk mengawasi jalannya Pilkada Kepri.
“Kami saat ini sudah berkoordinasi dengan sejumlah mahasiswa, untuk melakukan pengawasan itu, mahasiswa Kepri akan kami beri pembekalan, agar bisa memantau dan mengawal jalannya Pilkada di Kepri, sesuai ketentuan,” jelasnya.
Pembekalan tersebut dilaksanakan di bawah koordinator Ardi Wasliwawan yang merupakan Koordinator Pelatihan Pemantau Wilayah Kepri.
Editor : Budi Adriansyah
