oleh

Ansar Ahmad Berharap Integrasi BBK jadi Hadiah Istimewa untuk Masyarakat Kepri

Batam, Kepri (cMczone.com) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad, SE, MM, menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dilaksanakan oleh  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bertempat di Ballroom Marriot Hotel, Harbour Bay, Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Sabtu (6/3/2021). 

Kegiatan bertajuk “Transformasi BBK untuk Indonesia Hebat” ini dihadiri Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijino Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian RI, Wahyu Utomo, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemenko Perekonomian RI, Elen Setiadi, Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Untung Basuki, Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad dan Kepala BP Batam/Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi, SE, MM.

Dalam kesempatan tersebut, Ansar Ahmad mengatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat untuk membahas dan membicarakan rencana integrasi Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dalam sebuah kawasan khusus dengan baik.

Menurut Ansar Ahmad, ketika persoalan integrasi BBK sudah dlaunching maka satu hal yang penting harus sudah ada kepastian hukum dan kemudahan serta intensif yang memang sudah dituangkan melalui UU Cipta Kerja di kerangka umumnya, peraturan pemerintah serta regulasi lain yang mendukung.

Baca Juga :   Korban Banjir Tanjungpinang Memilih Mengungsi di Kantor Golkar

“Saya tadi juga menitipkan hal penting ke Pak Mensesko tentang kemungkinan dilakukan review secara menyeluruh, karena persoalan FTZ ini sudah 13 tahun. Kita ingin kalau ini berlaku ke depan mungkin bisa memanfaatkan still multiplier efect Batam untuk pengembangan Bintan dan Karimun,” jelas Ansar Ahmad.

Maka untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang menyangkut kepastian hukum di kawasan tersebut, kata Ansar Ahmad, harus mulai dipikirkan berbagai solusi agar kiranya pengembangan BBK menjadi kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas secara menyeluruh tidak menemukan kendala yang berarti di lapangan.

Ansar Ahmad juga ingin persoalan integrasi BBK dalam sebuah kawasan khusus membuat masyarakat Kepri mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya dengan mudah dan murah.

“Tentu kita harapkan integrasi Batam, Bintan dan Karimun menjadi kawasan khusus perdagangan dan pelabuhan bebas menjadi hadiah khusus dan istimewa bagi masyarakat Kepulauan Riau,” kata Ansar Ahmad penuh harap.

Baca Juga :   Naik Pangkat, Prajurit Pom Lantamal IV Disiram Air Kembang

Sementara itu Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Susiwijino Moegiarso, mengatakan, bahwa sesuai harapan yang disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo, tahun 2021 merupakan tahun peluang untuk memulihkan ekonomi nasional dan global.

Hal tersebut didukung oleh data yang dilansir oleh Bloomberg, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara G-20, setelah RRT, Turki, dan Korea Selatan.

“Diproyeksikan tahun 2021 ini ekonomi kita bisa pulih dengan mendorong kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional oleh Kemenkeu RI, Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, Percepatan Vaksinasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro,” jelas Susiwijono Moegiarso.

Pemerintah, kata Susiwijino Moegiarso, optimis proyeksi ekonomi akan rebound di 4,5 sampai 5,3 persen, didukung dengan konsumsi rumah tangga dan pemerintah, Investasi dan ekspor.

Sedangkan pengembangan Kawasan BBK Tahun 2020-2045, dikatakan Susiwijino Moegiarso, akan mengusung tema Menjadikan Kawasan BBK sebagai Hubungan Logistik Internasional untuk Mendukung Pengembangan Industri, Perdagangan, Maritim dan Pariwisata yang Terpadu dan Berdaya Saing.

Baca Juga :   Danramil 01/0315 Bintan Kerahkan Anggotanya Bersihkan Material Sisa Longsor di Kemboja

Staf Ahli Bidang Regulasi Kemenko Perekonomian RI, Elen Setiadi, menjelaskan, bahwa dalam pemaparannya, PP Nomor 41 Tahun 2021 merupakan Kebijakan Strategis Pengelolaan KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) untuk meningkatkan eksosistem investasi untuk pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing kawasan.

“Ruang lingkup implementasinya mencakup kelembagaan, pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan aset, fasilitas dan kemudahan, pengembangan dan pengelolaan BBK, sanksi dan peralihan,” terang Elen Setiadi.

Elen Setiadi merinci, khususnya di pelayanan perizinan, Badan Pengusahaan (BP) kini dapat menerbitkan seluruh perizinan berusaha untuk mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB, dengan menetapkan jenis dan jumlah barang konsumsi, serta menerbitkan perizinan pemasukannya.

“Sedangkan untuk fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha meliputi pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, keimigrasian, larangan dan pembatasan, fasilitas dan kemudahan lainnya,” jelas Elen Setiadi singkat.

Editor : Budi Adriansyah

Komentar

Berita Lainnya