oleh

Polemik Yang Dihadapi Partai Demokrat. Partai, Pemerintahan dan Demokrasi

Oleh: Diah Anggraini

cMczone.com – Mahasiswa Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia Ramai diberitakan mengenai polemik yang dihadapi oleh partai Demokrat belakangan ini. Di mulai pada mencuatnya isu menggulingkan AHY dari posisi ketua partai Demokrat
kemudian isu tersebut nyata terjadi, Konferensi Luar Biasa (KLB) partai Demokrat sudah ketuk palu. Hasil dari KLB tersebut menjadikan Moeldoko menjadi Ketua partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Sosok Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) tidak asing dari masyarakat. Menariknya di sini adalah, sosok Moeldoko yang merupakan orang ‘istana’ tiba-tiba muncul dan mengambil paksa Partai Demokrat. Keterlibatan Presiden dalam perkara ini dipertanyakan, orang
terdekat Presiden, terkait langsung dengan kasus Demokrat.
Sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita memahami sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia. Melalui Amandemen Undang-undang 1945 Indonesia menetapkan sistem pemerintahanya yakni, Presidensiil. Dalam sistem presidensiil, Presiden memperoleh kekuatanya
melalui 3 sumber yakni, melalui konstusi, melalui dukungan koalisi Partai Politik dan melalui legitimasi masyarakat. Koalisi Partai Politik dalam Pemerintahan menjadi hal yang penting, ketika partai koalisi diisi oleh koalisi besar maka hubungan antara DPR sebagai legislatif dan Presiden sebagai eksekutif akan memperkuat Pemerintahan. Sebaliknya jika koalisi hanya diisi oleh seglintir Partai, dan banyak yang memilih sebagai Oposisi, maka akan muncul ketidak harmonisan
hubungan antara DPR dan Presiden berdampak pada ketidakstabilan Pemerintah. Posisi koalisi
menjadi penting dalam mengerakan mesin partai politik. Koalisi partai besar juga akan mempengaruhi komposisi Menteri-menteri dalam kabinet. Dalam sistem presidensiil, Menteri  bertanggung jawab kepada Presiden sebagai pembantu presiden dalam menjalankan roda Pemerintah. Koalisi Partai yang mengisi Pemerintahan saat ini sangat besar. Hanya PKS dan
Demokrat yang menyatakan sebagai Oposisi. “Demokrat berkoalisi dengan rakyat” disampaikan  oleh AHY pada saat Partai Demokrat Walk Out dari sidang RUU Ciptaker kemarin. Ini berarti
posisi Presiden sangat kuat, dan stabil dimana kepemimpinanya didukung oleh mayoritas Partai Politik.
Polemik yang dihadapi oleh Demokrat saat ini meyakinkan bahwa pemerintah memang menolak segala bentuk kritik ataupun pertentang yang muncul di masyarakat. Ketika pemerintahan sudah menolak kritik dan memangkas pertentangan berarti secara perlahan
membunuh nilai Demokrasi ada. Tumbuh dan berkembangnya Demokrasi disebabkan oleh kebebasan yang dimiliki setiap orang dalam mengkritik, berpendapat dan berekspresi. Ketika
di paksakan untuk selalu sejalan dengan keinginan Pemerintah makan tidak akan memunculkan nilai-nilai Demokrasi. Kritik dan perbedaan terhadap Pemerintahan bukan menjadikan
Pemerintahan semakin lemah, justru memperkuat kehidupan Demokrasi di sebuah Negara. Kesadaran bahwa mereka yang duduk di kursi Politik merupakan amanat dari rakyat penting
untuk dipahami. Fenomena Demokrat hari ini erat kaitanya dengan penguatan kekuatan untuk pemilihan Presiden 2024. Mesin-mesin politik berjalan untuk mendukung sosok Moeldoko maju dalam
pemilihan Presiden 2024. Moelodoko dengan jabatan sebagai Kepala Staf Presiden tersorot oleh publik. Membuat Moeldoko sebagai sosok yang dikenal oleh masyrakat umum. Kemudian
menjadi sosok yang memiliki potensi untuk maju dalam bursa pemilihan presiden mendatang. Untuk maju menjadi calon presiden, di butuhkan Partai Politik. Cara yang digunakan dalam merebut Demokrat sangatlah brutal, jauh dari kata santun. Namun, langkah yang diambil ini jelas jauh lebih ekonomis dari pada membuat Partai
Politik baru. Untuk membuat Partai baru di perlukan Dana dan tenaga yang tidak sedikit. Harus ada anggota Partai di seluruh Indonesia, dimana kepengurusan paling sedikit 60 persen dari jumlah Provinsi, 50 persen dari jumlah Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi yang bersangkutan, dan 25 persen dari jumlah Kecamatan pada setiap Kabupaten /Kota pada Daerah yang bersangkutan. Untuk membuat ini semua tentu akan banyak memakan biaya. Posisi Demokrat sebagai Partai yang kuat dan sudah dikenal masyarakat membuat sosok yang didukung oleh
Demokrat sebagai Presiden nantinya akan memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Koalisi partai yang mengisi pemerintahan saat ini sangat besar. Hanya PKS dan Demokrat yang menyatakan sebagai oposisi. “Demokrat berkoalisi dengan rakyat” disampaikan
oleh AHY pada saat Partai Demokrat Walk Out dari sidang RUU Ciptaker kemarin. Ini berarti posisi Presiden sangat kuat, dan stabil dimana kepemimpinanya didukung oleh mayoritas Partai Politik. Polemik yang dihadapi oleh Demokrat saat ini meyakinkan bahwa pemerintah memang menolak segala bentuk kritik ataupun pertentang yang muncul di masyarakat. Ketika Pemerintahan sudah menolak kritik dan memangkas pertentangan berarti secara perlahan
membunuh nilai Demokrasi ada. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi disebabkan oleh
kebebasan yang dimiliki setiap orang dalam mengkritik, berpendapat dan berekspresi. Ketika di paksakan untuk selalu sejalan dengan keinginan Pemerintah makan tidak akan memunculkan nilai-nilai Demokrasi. Kritik dan perbedaan terhadap Pemerintahan bukan menjadikan
Pemerintahan semakin lemah, justru memperkuat kehidupan demokrasi di sebuah Negara. Kesadaran bahwa mereka yang duduk di kursi Politik merupakan amanat dari rakyat penting
untuk dipahami. Fenomena Demokrat hari ini erat kaitanya dengan penguatan kekuatan untuk pemilihan
presiden 2024. Mesin-mesin Politik berjalan untuk mendukung sosok Moeldoko maju dalam pemilihan Presiden 2024. Moelodoko dengan jabatan sebagai Kepala Staf Presiden tersorot oleh publik. Membuat Moeldoko sebagai sosok yang dikenal oleh masyrakat Umum. Kemudian menjadi sosok yang memiliki potensi untuk maju dalam bursa pemilihan Presiden mendatang. Untuk maju menjadi calon Presiden, dibutuhkan Partai Politik. Cara yang digunakan dalam merebut Demokrat sangatlah brutal, jauh dari kata santun. Namun, langkah yang diambil ini jelas jauh lebih ekonomis dari pada membuat partai
Politik baru. Untuk membuat Partai baru di perlukan Dana dan tenaga yang tidak sedikit.

Baca Juga :   Satgas Pamtas Raider 142/KJ Gagalkan Penyelundupan BBM Premium di Kabupaten Belu NTT

Harus ada anggota Partai di seluruh Indonesia, dimana kepengurusan paling sedikit 60 persen dari
jumlah Provinsi, 50 persen dari jumlah Kabupaten/Kota pada setiap Provinsi yang bersangkutan,
dan 25 persen dari jumlah Kecamatan pada setiap Kabupaten /Kota pada Daerah yang bersangkutan. Untuk membuat ini semua tentu akan banyak memakan biaya. Posisi Demokrat
sebagai partai yang kuat dan sudah dikenal masyarakat membuat sosok yang didukung oleh Demokrat sebagai Presiden nantinya akan memberikan pengaruh kepada masyarakat di pertaruhkan.

Komentar

Berita Lainnya