oleh

TPP Dua Bulan Belum Dibayarkan, ASN Pemko Tanjungpinang Mengeluh

Tanjungpinang, Kepri (cMczone.com) – Sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang mengeluh. Pasalnya, sekitar dua bulan ini mereka belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Hampir dua bulan ini kami belum menerima TPP, padahal tunjangan itu sangat kami tunggu-tunggu,” ujar salah seorang ASN di lingkungan Pemko Tanjungpinang yang enggan disebutkan jati dirinya, Jum’at (26/3/2021).

ASN itu mengaku tidak tahu persis alasan keterlambatan pembayaràn TPP tersebut. Hal jelas, kata dia, pembayaran TPP sebelumnya tidak pernah lambat.

“Kalau dulu itu namanya tunjangan kinerja (tukin), sekarang berubah jadi TPP dan hampir dua bulan ini kami belum menerimanya,” tuturnya.

Dia juga mengungkapkan, bahwa hampir semua ASN di Pemko Tanjungpinang meminjam di salah satu bank dan dikenakan pemotongan gaji.

Baca Juga :   Wadanlantamal IV Terima Vaksin Sinovac Tahap II Termin 1 Dosis ke-2

“Rata-rata kawan-kawan gaji pokoknya kena potong bank karena pinjaman. Jadi banyak yang berharap dari TPP untuk kehidupan sehari-hari,” ucap dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang, Raja Khairani, hanya berharap agar para ASN bersabar terkait belum keluarnya TPP.

“Kalau ASN-nya saya harap bersabar. Tapi terkait kenapa belum dibayar coba tanya ke Pak Yuswandi, Kepala BPKAD,” saran Khairani.

Mengikuti saran Khairani, cMczone.com mencoba konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang, Yuswandi, melalui WhatsApp. Namun hingga berita ini terbit, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang itu tidak menjawab.

Dan Walikota Tanjungpinang, Rahma, dalam pesan WA yang diterima cMczone.com, mengatakan, belum ditandatanganinya Peraturan Walikota (Perwako) TPP dikarenakan mengingat interpelasi dari DPRD yang lalu. Rahma juga sudah meminta tim untuk berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait TPP.

Baca Juga :   Kapolda Banten Dan TNI Siap Wujudkan Pemilu Aman Dan Kondusif .

“Assalamualaikum seluruh ASN pemko yg saya hormati terkait belumnya saya tanda tangani PERWAKO TPP sampai hari ini, perhitungan besarannya dari team yg diketuai oleh SEKDA sdh selesai namun berangkat pelajaran berharga di interpelasi DPRD beberapa waktu yg lalu.. saya meminta team utk mengkonsultasikan ke kementrian dalam negeri dgn tujuan utk lebih berhati hati dan sesuai prosedur yg berlaku,” tulis Rahma.

Sementara itu Sekretaris Komisi II di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang, Momon Faulanda Adinata, mengaku khawatir setelah terganggunya stabilitas politik, pasti berdampak pada stabilitas ekonomi. Dan itu akan terus berdampak pada stabilitas sosial apabila stabilitas ekonomi terganggu.

“Triwulan pertama akan segera berakhir sedangkan tanda-tanda perbaikan ekonomi belum juga terlihat. Saya ingin katakan bahwa di Tanjungpinang TPP pegawai itu juga berpengaruh terhadap angka konsumsi rumah tangga, untuk itu saya mendukung agar percepatan pembayaran TPP dilakukan,” ujar Momon.

Baca Juga :   Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang Ungkap Kasus Narkoba di 3 TKP Dalam Waktu 3 Jam

Tahun lalu, lanjut Momon, memang DPRD melakukan interpelasi terkait TPP ini, tujuannya agar TPP dimaksud dapat dibayarkan secara adil. Dimana sebelumnya ada beberapa dinas yang merasa kurang adil dalam hal besaran TPP tersebut.

“DPRD sudah memberikan rekomendasi dan tinggal tindaklanjuti saja oleh Pemko Tanjungpinang. Takkan bisa ekonomi tumbuh dan usaha mikro tumbuh bila tingkat konsumsi rumah tangga tidak kita bantu dorong untuk naik. Saya doakan kembali semoga pemangku jabatan segera berbenah dan ekonomi kita kembali pulih,” pungkas Politisi PPP ini.

Editor : Budi Adriansyah

 

Komentar

Berita Lainnya