oleh

Ansar Ahmad Buka Rapat Konsultasi Publik RPJMD 2021-2026

Tanjungpinang, Kepri (cMczone.com) – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menyampaikan, bahwa Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepri Tahun 2021-2026, merupakan starting awal untuk menyusun rencana kerja ke depan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Marlin Agustina. Hal ini semua untuk mewujudkan Provinsi Kepri yang lebih baik lagi.

“Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini adalah untuk memperoleh masukan untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJMD. Hasil dari Forum Konsultasi Publik ini nantinya akan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan,” kata Ansar saat memberikan arahan pada Rapat Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Provinsi Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (1/4/2021).

Ansar memaparkan beberapa isu strategis pembangunan dalam menghadapi berbagai permasalahan di Provinsi Kepri, diantaranya, yaitu pandemi Covid-19 mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi, belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal seperti yang diamanatkan oleh berbagai regulasi, sebaran wilayah Kepri yang luas dan terletak di perbatasan membutuhkan akselerasi pembangunan, dan belum tereksplorasinya secara optimum potensi kemaritiman, dan terbukanya wilayah Provinsi Kepri menyebabkan rentannya luruh Budaya Melayu.

Baca Juga :   Unit Reskrim Polsek Gunung Kijang Ringkus Pelaku Pencurian di 2 TKP

Sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, Ansar-Marlin wajib segera menjabarkan visi dan misi yang diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang lalu ke dalam dokumen RPJMD yang menggambarkan arah pembangunan selama masa jabatan.

“Saya bersama Wagub Marlin memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan visi yang kami usung yaitu “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya” melalui lima misi, yaitu Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat, Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa, Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan, Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Mempercepat Pembangunan Insfrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir,” papar Ansar.

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, diharapkan Ansar untuk dapat dijalankan dengan penuh komitmen, kerja keras, dan sungguh-sungguh, agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Provinsi Kepri, Andri Rizal, dalam laporannnya menyampaikan, bahwa penyelenggaraan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepri Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan jumlah peserta lebih kurang 120 orang, baik yang hadir langsung, maupun yang hadir secara virtual.

Baca Juga :   Peduli Covid-19: Alumni Akabri 88/W84 Gelar Bhakti Sosial

“Pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari proses penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Setelah pelaksanaan Konsultasi Publik ini akan dilanjutkan dengan tahapan pengajuan persetujuan pembahasan dengan DPRD, konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Menteri Dalam Negeri, hingga kepada tahapan penyempurnaan hingga ditetapkannya Perda RPJMD 2021-2026 pada Bulan Agustus 2021” ungkap Andri.

Selanjutnya Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata, dalam arahannya menyampaikan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri perlu memastikan program dan proyek Pemerintah Daerah yang bisa sejalan Program dan Proyek Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (baik Major Project maupun non-Major Project) tercantum dalam rancangan RPJMD 2021-2026.

“Kegiatan yang merupakan kewenangan daerah dapat diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan diperlukan pembagian peran yang jelas dalam pengembangan Kepulauan Riau sebagai provinsi dan kawasan-kawasan strategis (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus) yang ada di dalam wilayah Kepulauan Riau. Dengan demikian, pengembangan Kawasan dapat berjalan optimal dengan mengedepankan konsep THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial),” kata Rudy.

Baca Juga :   Hari Pahlawan : Dandenma Lantamal IV Bacakan Amanat Menteri Sosial RI

Sementara itu Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pemda Kementerian Dalam Negeri, Nyoto Suwignyo, dalam arahannya menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD kali ini nanti dalam pelaksanaannya akan sangat berbeda dengan kondisi normal sebelumnya.

“Pelaksanaan RPJMD kali ini akan dijalankan oleh pak Gubernur sampai 2024 meski dokumennya 2026 sehingga tidak ada kesempatan untuk merevisinya di tengah-tengah perjalanannya. Oleh karena itu saya mengingatkan dari awal kiranya penyusunan RPJMD dipersiapkan sebaik-baiknya” pesan Nyoto.

Turut menghadiri rapat ini, para Asisten Pemprov Kepri, Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, Wakil Rektor II UMRAH, Agus Salim, akademisi dan pimpinan Perguruan Tinggi dan secara virtual oleh Instansi Vertikal, Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri, tokoh masyarakat, serta dunia usaha dan asosiasi Profesi.

Editor : Budi Adriansyah

Komentar

Berita Lainnya