Batam (Kepri), cMczone.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi Golongan Karya Asmin Patros, meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Kepri segera melakukan pemetaan perusahaan berdasarkan klasifikasi bisnis dan peran sosialnya kepada masyarakat.
Pernyataan Asmin Patros tersebut disampaikannya dalam rapat panitia khusus (pansus) Perseroan Daerah (Perseroda) Pelabuhan Kepri yang dihadiri Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Kepri, Jum’at (30/4/2021).
“Perlu dilakukan pemetaan terhadap 18 anak perusahaan PT Pelabuhan Kepri. Dengan pemetaan bisa diketahui mana anak perusahaan yang menguntungkan dan mana yang membebani. Yang tidak jelas orientasi bisnisnya lebih baik dilikuidasi,” ujar Asmin.
Dari penilaian Asmin, ada tiga kategori anak perusahaan PT Pelabuhan Kepri yakni perusahaan yang memang sangat bisnis, perusahaan orientasi bisnis tapi kurang punya keberpihakan pada masyarakat, serta perusahaan yang kondisinya tidak jelas dan keuangannya terus merosot.
“Nah, ini perlu ketegasan dari PT Pelabuhan Kepri. Karena anak perusahaan tersebut membawa konsekuensi beban moral, tanggung jawab persoalan hukum dan juga beban anggaran,” kata Asmin.
Asmin meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersama jajaran direksi PT Pelabuhan Kepri segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terhadap anak perusahaan yang dinilai tidak lagi bermanfaat.
“Perusahaan seperti ini harus jelas nasibnya, dimerger atau dilikuidasi biar tidak jadi beban,” tegas Asmin.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, akan menggelar rapat dengan jajaran direksi PT Pembangunan Kepri.
“Kita ingin ke depan PT Pembangunan Kepri bersama anak perusahaannya jadi perusahaan yang orientasi bisnisnya sehat dan memberikan kontribusi pada pemasukan daerah. Saran teman-teman DPRD Kepri tentu sangat perlu ditindaklanjuti karena semangatnya sama, bagaimana memajukan perusahaan daerah,” jelas Ansar.
Sementara itu menurut Direktur PT Pembangunan Kepri Azwardi, dari 18 anak perusahaan hanya 3 yang aktif dengan orientasi bisnis yang jelas. Ketiga nya adalah PT Pembangunan Kepri NWM yang menggarap Participating Interest (PI) 10 persen terkait pengeboran minyak di North West Natuna, PT Sarana Kepri bergerak di bidang eksplorasi pasir laut dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kepri Batam yang bergerak di bidang perbankan.
“Demi kebaikan perusahaan, tentu kebijakan Pak Gubernur akan kita dukung penuh. Saya yakin Pak Gubernur sudah punya konsep pengembangan PT Pembangunan Kepri yang sangat bagus. Untuk itu kami siap menunggu arahan,” kata Azwardi singkat.
Editor : Budi Adriansyah
