Karimun (Kepri), cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, bahwa Kabupaten Karimun sudah ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan.
Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi.
Pernyataan Ansar tersebut disampaikan ketika memimpin rapat koordinasi (rakor) tentang kelanjutan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) dan Pelabuhan Malarko yang dilaksanakan di Gedung Nasional Kabupaten Karimun, Rabu (5/5/2021).
“Saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan sangat bersemangat membantu kelanjutan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko. Ini sebuah kebijakan yang harus kita apresiasi dan kita dukung penuh,” kata Ansar.
Kementerian Perhubungan, kata Ansar, tengah merencanakan menambah perpanjangan runway hingga 2.200 x 45 meter agar dapat didarati pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737.
Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 dengan panjang runway 1.600 meter.
“Kalau tahun ini runway Bandara Raja Haji Abdullah bisa selesai 1600 meter maka Bandara tersebut bisa didarati pesawat jenis ATR. Untuk itu, saya minta dukungan Bupati Karimun dan unsur terkait untuk membantu suksesnya kegiatan tersebut,” tutur Ansar.
Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 73,5 m x 40 m dan taxiway 75 m x 15 m, yang melayani penerbangan perintis.
Selain runway, pengembangan juga akan dilakukan, diantaranya di fasilitas di sisi udara meliputi pembuatan Turning Area dan Marking.
Lanjutan pembuatan drainase sisi udara dan di sisi darat meliputi perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara lainnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang rencana kelanjutan pembangunan Malarko. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun Yusuf Siraj mengatakan, bahwa keinginan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Malarko sudah sangat lama.
“Kita berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mendorong persoalan Pelabuhan Malarko ke Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah respon Pemerintah Pusat sangat positif. Mudah-mudahan terselesaikannya Pelabuhan Malarko menjadi salah satu pendorong tumbuhnya investasi dan sentra-sentra ekonomi baru di Karimun,” jelas Yusuf.
Setelah mendengar berbagai masukan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepala Bandara Raja Haji Abdullah, BPN, BP Kawasan Karimun dan PT Pelindo, Ansar minta Bupati Karimun Aunur Rafiq menyiapkan daya dukung yang diperlukan, agar seluruh progres Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun bisa berhasil dengan baik.
Editor : Budi Adriansyah
