PEKAT IB Riau Dukung Penuh FORMASI RIAU Ungkap SPPD Fiktif DPRD Rohil Hingga Tuntas

  • Bagikan

Pekanbaru,(cMczone.com) – Sidang Praperadilan (prapid) FORMASI RIAU versus Polda Riau dan KPK pada Hari ini Kamis (6/5/21) sudah berjalan sebanyak enam kali sidang.

Pada sidang ke 6 ini dengan agenda penyerahan kesimpulan FORMASI RIAU. Kesimpulan yang disampaikan adalah sebagai berikut.

Kesimpulan dari FORMASI RIAU:

1. Bahwa FORMASI RIAU adalah suatu perkumpulan yang berbadan hukum, hal ini sesuai
dengan Akta Pendirian Kantor Notaris Ragil Ibnu Hajar, S.H., M.Kn Nomor : 02, Tanggal 19 Juni 2019, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-0007029.AH.01.07 Tahun 2019, sehingga tuduhan dari termohon I dan Termohon II yang menyatakan bahwa Perkumpulan Forum Masyarakat Bersih Riau (FORMASI RIAU) belum berbadan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar.

2. Bahwa proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan sebagaimana diatur
dalam Pasal 5 ayat 2 KUHAP. Pengusutan SPPD fiktif Dewan Rokan Hilir telah berlangsung sejak 26 september 2018, akan tetapi hingga 15 maret 2021, pengusutannya masih dalam
penyelidikan

Baca Juga :   FPII Sumut Apresiasi Polri Terkait Pelaku Pembunuhan Wartawan

3. Termohon I tidak cukup serius mengusut perkara dugaan “SPPD fiktif massal” dewan Kabupaten
Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017.

4. Termohon II tidak cukup serius memantau pengusutan perkara dugaan “SPPD fiktif massal” dewan Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017.

Maka FORMASI RIAU:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus permohonan aquo;

3. Menyatakan pemohon syah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo;

4. Menyatakan secara hukum para termohon telah melakukan tindakan PENGHENTIAN PENYELIDIKAN atau PENYIDIKAN secara materil dan diam-diam yang tidak sah menurut hukum, berupa tindakan tidak melanjutkan proses perkara aquo sesuai tahapan KUHAP, UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan UU No. 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK terhadap perkara DUGAAN KORUPSI SPPD FIKTIF MASSAL DEWAN ROKAN HILIR 2017;

Baca Juga :  Dugaan Pengelapan dan Penyelewengan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Pelalawan

5. Menyatakan turut termohon II tidak menjalankan tugasnya mengawasi kinerja Termohon I dan menyatakan Turut Termohon II tidak menjalankan tugasnya mengawasi kinerja termohon I dalam penegakan hukum korupsi;

Baca Juga :   Ansar-Marlin Nomor 3, Angga: Yakin Nomor 3 Angka Keberuntungan

6. Memerintahkan Termohon I melanjutkan proses hukum selanjutnya serta menetapkan
terduga-terduga pelaku sebagai tersangka;

7. Memerintahkan TERMOHON II melakukan proses hukum
selanjutnya dan mengambil
alih pengusutan perkara aquo dari Termohon I;

Sidang ke 6 ini dihadiri perwakilan termohon 1 (Kapolda Riau) sedangkan termohon 2 (KPK) tidak hadir. Sidang dipimpin oleh hakim dari Pengadilan Negeri Pekanbaru Iwan Irawan, SH. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Hari Senin (10/5/21) depan dengan agenda pembacaan putusan.

Ditempat Tempat terpisah, Rusdi Bromi DPW PEKAT IB Riau, “Kami akan terus mendukung Penuh FORMASI Riau dalam mengungkap Kasus ini Hingga Tuntas, serta mengungkap kasus kasus korupsi lain di Provinsi Riau” Ungkap Romi sapaan akrab Rusdi Bromi.

Baca Juga :   Waspada.! Virus Korona Sudah Sampai Di Riau, 17 Pasien Suspect Corona di Riau, 9 Negatif, 6 Orang Telah Dipulangkan

“Kami berkomitmen akan terus lawan segala Bentuk Korupsi yang sudah sangat mengakar dan tak pernah habisnya bahkan cenderung terus berkembang”. apakah ada yang salah dalam mencegahan Korupsi di Negeri ini.?, jika ada yang kurang pas dalam mencegah ataupun memberantas Korupsi, kenapa tidak segera dibenahi.??? beber Romi dengan geram.

 

  • Bagikan
error: Content is protected !!