Tanjungpinang (Kepri), cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan, perlunya penanganan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan baik dan serius. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya Gugus Tugas Covid-19 khusus PMI bersama Pemerintah Pusat untuk menangani kepulangan PMI mandiri.
“Saya kira, kalau kepulangan PMI deportasi sampai hari ini jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang pulang secara mandiri. Kepulangan PMI deportasi dan korban perdagangan orang sudah lebih mudah, karena ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) oleh Kemensos,” kata Ansar saat meninjau kepulangan PMI Deportasi dan Repatriasi bersama Kepala BP2MI, Benny Rhamdani di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Kota Tanjungpinang, Selasa (11/5/2021).
Ansar juga menyebutkan, bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, mulai bulan Juni 2021, Tahanan Imigrasi di Malaysia akan dikosongkan. Diperkirakan ada 7000 orang PMI deportasi yang akan dipulangkan melalui Kepri.
“Maka kita sudah beberapa kali rapat bersama Pemerintah Pusat yang saat ini sedang mengkondisikan pintu-pintu masuk alternatif yang bisa dibuka, seperti Dumai, Tanjung Balai Asahan dan mungkin pintu-pintu yang lain. Supaya mengurangi beban berat kita, karena dapat dikatakan Kepri adalah pintu masuk terbesarnya,” ungkap Ansar.
Berkaitan dengan kepulangan PMI yang kemungkinan tidak memiliki dokumen seperti paspor, Ansar menyampaikan, bahwa dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Kepri kemarin, Menteri Tito akan membawa permasalahan tersebut ke sidang kabinet.
“Nanti kita akan cek hasilnya. Kami menyarankan kiranya Kedutaan, Konjen kita di Malaysia dapat mengkomunikasikan ini dengan Pemerintah Pusat, agar mereka bisa masuk lewat pintu resmi dengan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) saya kira itu solusi terbaik,” kata Ansar.
Selain itu, untuk mengantisipasi kemungkinan para PMI pulang melalui pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus, Ansar mengatakan, bahwa pihaknya telah menyurati TNI-AL, Polairud, Kapolda untuk benar-benar mengawasi pelabuhan-pelabuhan tikus.
“Jangan sampai para PMI dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Harus mengeluarkan biaya besar, bahkan sampai di sini hasil kerja mereka dimanfaatkan oknum. Kita tidak mungkin tidak menerima kepulangan mereka sebagai sama-sama anak bangsa. Terlebih semua kontribusi yang telah mereka berikan kepada negara,” ujar Ansar.
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut, bahwa PMI sebagai pahlawan devisa layak mendapat perlakuan hormat negara. Dengan sumbangan setiap tahunnya sebesar 159,6 triliun yang merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor migas.
“Hari ini Pak Gubernur beserta jajarannya, Tim Satgas dan juga saya turun langsung meninjau. Sebanyak 145 orang yang kembali dari Malaysia, nanti 30 orang yang rentan, yang sedang sakit setelah dinyatakan negatif Covid-19 akan segera ditampung di shelter BP2MI, setelah menjalani karantina 5 hari akan dirujuk ke Rumah Sakit Polri dengan pembiayaan oleh negara. Sisanya 115 orang ditampung di RPTC dan setelah karantina pulang ke kampung halaman juga biayanya akan ditanggung negara,” jelas Benny.
Benny juga mengungkapkan, dengan penambahan 145 orang hari ini, menjadikan total 395 orang PMI yang pulang karena deportasi yang masuk lewat pintu Tanjungpinang.
“Ini merupakan angka yang besar sehingga tidak cukup hanya Pemerintah Pusat atau hanya Pemerintah Daerah yang bekerja, namun perlu kolaborasi semua pihak” ujar Benny.
Turut mendampingi Gubernur, Ketua Harian Satgas Covid-19 Arif Fadillah, Kepala Kesbangpol Lamidi, Kadis Kesehatan M. Bisri, Kadis Perhubungan Junaidi, Kadisnakertrans Mangara Simarmata, Plt. Kabiro Pemerintahan M Darwin, Plt. Kabiro Humas Protokol dan Penghubung Zulkifli, Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando, dan Kepala KKP Kelas II Tanjungpinang Agus Jamaludin.
Editor : Budi Adriansyah
