cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, memimpin rapat pengendalian inflasi di seluruh Kepri dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Se-Kepri tahun 2021 dengan tema ‘Capacity Building, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Ekonomi melalui Optimalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan’.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Harris. Kota Batam oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri. Sedangkan Gubernur Kepri mengikutinya melalui fasilitas zoom meeting dari ruang kerjanya, di Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (11/10/2021).
Diadakannya Capacity Building TPID Kepri tahun 2021 ini sendiri, kata Ansar, adalah untuk menambah wawasan dan kompetensi terkait pengendalian inflasi TPID Se-Kepri .
Ansar mengatakan, perekonomian Kepri di tahun 2021 ini telah tumbuh sebesar 6.9 persen (year on year), masih di bawah pertumbuhan perekonomian nasional yang 7.07 persen.
“Pandemi Covid-19 mempengaruhi perkembangan perekonomian di Kepri, juga berdampak pada terjadinya inflasi. Dikarenakan daya beli masyarakat yang terus menurun sehingga roda perekonomian jadi melambat,” ungkap Ansar.
Turunnya daya beli dan pengalihan belanja masyarakat untuk kebutuhan primer saja, lanjut Ansar, semakin membuat roda usaha makin melambat. Sehingga banyak usaha yang menghentikan kegiatannya, karena tidak sanggup mempertahankan profitabilitasnya.
Provinsi Kepri sendiri merupakan daerah kepulauan dan bukan daerah penghasil komoditi bahan pangan sehingga sebagian besar bahan pangan didatangkan dari luar daerah Kepri.
Komoditi yang sering memberikan andil besar sebagai penyumbang inflasi di Kepri antara lain beras, sayur, cabai, telur, Ayam dan daging. Atau sebagian besar merupakan komoditas bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain, baik dari Sumatera maupun Pulau Jawa.
Adapun kondisi inflasi di Provinsi Kepri pada bulan September tahun 2021 tercatat sebesar 0,31 persen, lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar -0,08 persen.
Sasaran inflasi Kepri 2021 berdasarkan RPJMD Provinsi Kepri sebesar 3,5 ± 1 persen. Sedangkan kondisi dari Januari sampai dengan Juli 2021 secara kumulatif, Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,52 persen (ytd) atau 2,07 persen (yoy).
“Selama masa pandemi Covid-19 sampai dengan tahun 2021, Kepulauan Riau telah mengalami beberapa bulan deflasi. Hal ini bukan mencerminkan terjadinya penurunan harga melainkan lebih dikarenakan rendahnya daya beli masyarakat dan rendahnya demand barang dan jasa,” jelas Ansar.
Untuk mengendalikan inflasi di Kepri, Ansar berharap, agar TPID fokus menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama barang kebutuhan pokok. Untuk itu perlu lebih banyak kerja di lapangan/daerah untuk mengatasi kendala produksi dan distribusi.
Selain itu, TPID harus proaktif mendorong sektor ekonomi agar tumbuh makin produktif dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas.
“Upaya-upaya penguatan peran UMKM pangan dalam ekosistem ekonomi secara terintegrasi disertai adaptasi pemanfaatan teknologi digital perlu terus diperluas dari hulu sampai hilir termasuk akses pasar yang lebih luas bagi UMKM pangan,” kata Ansar.
TPID juga, agar melakukan monitoring indikator utama perekonomian daerah secara real time, serta melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi rantai nilai lokal (Local Value Chain), sebagai strategi baru dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah.
Terakhir, kata Ansar, kunci dari pengendalian inflasi adalah berpedoman pada 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
“Hal ini pun jika tidak ditambah dengan unsur kesadaran dari kepala daerah dan jajarannya tentang pentingnya pengendalian inflasi maka dipastikan tidak akan ada implementasi kebijakan program 4K dan jika pun ada maka program 4K tersebut tidak akan berjalan seperti yang diharapkan,” ujar Ansar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Wilayah Kepri, Musni Hardi K Atmaja mengatakan, kerja pokok TPID adalah menjaga agar inflasi daerah bisa tetap rendah dan stabil sehingga daya beli masyarakat bisa dijaga.
Secara umum, kata Musni, TPID Kepri dinilai telah berhasil mengendalikan inflasi. Hal ini bisa dilihat dari tren yang semakin rendah sejak tahun 2017 di angka 4.02 peren, kemudian 2018 turun di angka 3.47 persen, kemudian turun lagi menjadi 2.03 persen di 2019 dan terakhir menjadi 1.10 persen.
“Inflasi yang terjadi di Kepri dipengaruhi oleh faktor menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19,” kata Musni.
“Kita harus tetap bersyukur, karena walaupun di tengah pandemi, namun tingkat inflasi di Kepri masih bisa tetap terkendali,” tutup Musni.
Editor : Budi Adriansyah
