Ansar Ahmad Yakin dengan Restrukturisasi OPD, Realisasi APBD Lebih Baik

Tanjungpinang, cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, yakin dengan adanya restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri, realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 akan lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Saat ini kita sudah punya tim yang kuat, tinggal diberdayakan,” kata Ansar, saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022 bersama OPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, di Ruang Rapat Utama, Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (21/2/2022).

Rapat dihadiri juga oleh Pj Sekdaprov Kepri Eko Sumbaryadi, Staf Khusus Gubernur Kepri, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD Pemprov Kepri.

Baca Juga :   Merasa Korban Laporan & Pemberitaan Hoax, Bupati Rohil akan Tempuh Jalur Hukum

Capaian serapan anggaran Pemprov Kepri pada Tahun Anggaran 2021 mencapai di atas angka 94 persen dan menduduki peringkat 4 nasional.

Pada kesempatan tersebut, Ansar berterima kasih atas kinerja tahun lalu, meskipun sempat terseok-seok mengejar capaian realisasi tersebut.

“Saat itu, kita sempat kesulitan, karena ada beberapa hal, seperti penyesuaian Perkada, penyesuaian SIPD, penataan instrumen. Di tahun ini, dengan adanya restrukturisasi dan persiapan yang lebih baik, saya kira capaian tahun ini harus lebih baik,” ujar Ansar.

Kembali merujuk arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait percepatan realisasi anggaran, Ansar menyampaikan, bahwa dalam 4 triwulan, setiap 1 triwulan seyogyanya minimal 25 persen serapannya.

“Di triwulan 1 ini masih dalam proses persiapan, namun saya harap, serapan dapat lebih baik dari pada triwulan 1 tahun lalu. Saya yakin, Presiden Jokowi di akhir triwulan 1 ini akan kembali menyoroti capaian masing-masing provinsi,” ungkap  Ansar.

Baca Juga :   Gubernur Kepri Tinjau Vaksinasi yang Digelar Lantamal IV Tanjungpinang 

Ansar menambahkan, di triwulan 1 ini, selain anggaran untuk gaji, percepatan realisasi anggaran bantuan-bantuan sosial juga dapat dipercepat, karena berkaitan pula dengan percepatan pemulihan ekonomi.

“Mari kita dorong mana yang dapat dipercepat sejauh cash flow memungkinkan. Jangan terlalu kecil, karena nanti preseden-nya menjadi tidak baik. Dinas-dinas yang ada pagu anggaran untuk bantuan ke masyarakat agar digesa,” tutup Ansar.

Berdasarkan Laporan Biro Perekonomian dan Pembangunan, per tanggal 18 Februari 2022, rekapitulasi pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain yang Sah sudah terealisasi sebesar Rp. 249 miliar atau 7,17 persen dari target sebesar Rp. 3,480 triliun.

Sedangkan rekapitulasi belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer sudah terealisasi sebesar Rp. 69,5 miliar atau 1,80 persen dari target sebesar Rp. 3,870 triliun.

Baca Juga :   Kapolda Sumut Tinjau Vaksinasi di Lapas dan Rutan

Editor: Budi Adriansyah