cMczone.com– 7 November 2024 – Dalam debat publik pertama Pilkada Bengkalis, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Kasmarni-Bagus Santoso, mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pernyataan Kasmarni yang menyebut bahwa penyeberangan Roro tidak beroperasi 24 jam karena mempertimbangkan nasib pengusaha penyeberangan menimbulkan kekecewaan di kalangan warga.
Hermansyah, aktivis muda dari komunitas adat Sakai di Bathin Solapan, Bengkalis, menegaskan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. “Masyarakat juga murka kepada paslon nomor 1 yang dalam debat pertama mengatakan lebih memikirkan bisnis penyeberangan Roro daripada memikirkan masyarakat yang ingin menyeberang,” ujar Hermansyah. Ia menambahkan, “Termasuk warga bengkalis yang ingin menyeberang, baik dalam keadaan darurat.”
Hermansyah juga menyoroti bahwa banyak juga masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kepentingan dinas atau kepentingan urusan ke Pulau Bengkalis lebih memilih menggunakan feri (kapal cepat) dari Dumai karena ragu untuk menggunakan Roro. Alasannya, mereka takut antrean panjang dan khawatir pulang ke rumah terlambat atau kemalaman karena ketidakpastian penyeberangan Roro.
Masyarakat berharap Pemerintahan kasmarni peduli dengan warganya. Namun, dari pernyataan dalam debat kemarin, terlihat bahwa pemerintahan kasmarni lebih peduli dengan bisnis penyeberangan saja. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam hal transportasi penyeberangan yang vital bagi mobilitas dan akses layanan lainnya.
Kasmarni sebelumnya telah meluncurkan layanan penyeberangan Roro 24 jam pada April 2021, dengan harapan meningkatkan pelayanan transportasi antar pulau. Namun, pernyataan dalam debat tersebut menunjukkan adanya pertimbangan lain yang mungkin menghambat optimalisasi layanan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah dapat lebih fokus pada pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga, tanpa terlalu mempertimbangkan aspek bisnis yang dapat mengorbankan kepentingan umum.
