cMczone.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Peduli Nusantara Tunggal jakarta yang konsen dibidang advokasi kebijakan publik menyikapi dalam konteks hukum publik, “perbuatan melawan hukum” merujuk pada tindakan yang melanggar norma hukum yang menjaga kepentingan umum, sedangkan “pelanggaran hukum” adalah istilah umum untuk setiap tindakan yang melanggar hukum, baik dalam ranah hukum publik maupun privat, yang bentuknya bisa berupa tindakan pidana atau perdata.
Perbedaan utamanya adalah pada fokus pelanggarannya :
“perbuatan melawan hukum” (dalam hukum publik) adalah tindakan yang mengancam atau melanggar kepentingan publik, sementara “pelanggaran hukum” adalah semua tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku secara umum.
Berikut penjelasan
Perbuatan Melawan Hukum (dalam Hukum Publik )
Fokus:
* Tindakan yang melanggar hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antara individu yang dianggap mewakili kepentingan umum.
Sifat:
* Melanggar norma hukum publik, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bersifat memaksa, dengan ancaman hukuman atau sanksi.
Contoh :
* Tindakan pidana seperti pencurian, kekerasan, atau pembunuhan, yang bukan hanya merugikan individu tetapi juga kepentingan masyarakat secara luas.
Pelanggaran Hukum (Umum)
Fokus :
* Suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, baik itu hukum publik maupun hukum privat.
Sifat :
* Bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.
Contoh :
* Bisa merujuk pada “perbuatan melawan hukum” dalam konteks perdata, seperti wanprestasi (tidak memenuhi janji dalam perjanjian), atau juga tindakan pidana yang telah disebutkan.
Ringkasan Perbedaan Kunci:
Lingkup: “Perbuatan melawan hukum” (dalam konteks hukum publik) lebih spesifik pada pelanggaran hukum yang mengganggu kepentingan publik, sementara “pelanggaran hukum” adalah istilah yang lebih luas mencakup semua tindakan yang melanggar aturan.
Fokus Hukum :
* “Perbuatan melawan hukum” yang dimaksud hukum publik adalah bagian dari hukum pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui jaksa penuntut umum.
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi :
* “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Dalam konteks hukum pidana, “melawan hukum” (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi:
1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel).
Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 168, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh Pasal 351 KUHP).
Hal ini benar-benar diterapkan dalam hukum positif di Indonesia, contohnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”). Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur “melawan hukum”. Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan :
* Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudang- undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”
Perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat.
Menurut pendapat dari Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), yang menyatakan :
* “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja. (Arthur Noija SH)
