cMczone.com, Pasaman Barat, 17 Juni 2026 – Informasi mengenai dugaan penangkapan terkait pengangkutan BBM subsidi jenis solar beredar luas di tengah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dalam beberapa hari terakhir.
Informasi tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul unggahan pada akun Facebook Sumbar History dan diperkuat oleh keterangan sejumlah warga yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di wilayah Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini, seorang pria berinisial UC, yang disebut-sebut merupakan warga Bateh Samuik, dikabarkan diamankan dalam peristiwa tersebut. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai kronologi kejadian, status hukum yang bersangkutan, maupun barang bukti yang diduga diamankan.
Sejumlah wartawan telah berupaya melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak terkait, termasuk jajaran Polres Pasaman Barat. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan resmi yang dapat mengonfirmasi informasi yang beredar di tengah masyarakat tersebut.
Karena belum adanya pernyataan resmi dari aparat penegak hukum, media ini belum dapat memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dimaksud. Oleh sebab itu, seluruh informasi yang berkembang saat ini masih menunggu verifikasi dan klarifikasi dari pihak berwenang.
Masyarakat berharap pihak terkait dapat segera memberikan penjelasan resmi guna menghindari munculnya berbagai spekulasi. Pasalnya, isu penyalahgunaan BBM subsidi merupakan persoalan yang menjadi perhatian publik karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Hingga berita ini ditayangkan, media masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait lainnya. Apabila terdapat perkembangan atau keterangan resmi, berita ini akan diperbarui sesuai fakta yang diperoleh di lapangan.
(RMS)
Catatan Redaksi: Identitas lengkap pihak yang disebut dalam informasi yang beredar tidak ditampilkan karena hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum terkait status hukum yang bersangkutan.
