cMczone.com, PEKANBARU, RIAU – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tuah Negeri Nusantara resmi melaporkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ke Polda Riau. ASN berinisial RDL yang bertugas di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau itu dilaporkan terkait dugaan penggunaan ijazah palsu.
Laporan tersebut terdaftar di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau dengan Nomor: LP/B/478/VIII/2026/SPKT/Polda Riau, tertanggal 11 Agustus 2026.
Ketua DPP LBH Tuah Negeri Nusantara, Dr. (c) Suardi melalui Humasnya Chairul Ashari mengatakan, laporan berawal dari pengaduan masyarakat yang diterima lembaganya sejak Mei 2026.
“Dari pengaduan itu kami lakukan cross-check dan investigasi. Salah satunya klarifikasi ke pihak kampus terkait ijazah S1 Manajemen yang diduga digunakan RDL,” ujar Chairul kepada wartawan, Senin [11/8/2026].
Hasilnya, nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang tertera di ijazah tersebut tidak ditemukan dalam data mahasiswa maupun data kelulusan Universitas Trisakti.
“Kami sudah konfirmasi ke PTS tempat ijazah itu disebut dikeluarkan. Jawabannya, nama dan NIM beliau tidak ada dalam data kelulusan maupun data mahasiswa yang pernah berkuliah di sana,” jelasnya.
Meski begitu, LBH mengaku belum mengetahui asal-usul dokumen tersebut. Apakah dibuat sendiri, melalui biro jasa, atau pihak lain masih didalami.
Dua Kali Dipanggil, Tidak Hadir
Sebelum melapor ke polisi, LBH mengaku telah memanggil RDL 2 kali untuk klarifikasi. Namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.
LBH juga telah menyurati BKD Provinsi Riau dan Sekda Riau. Namun hingga laporan dibuat, belum ada jawaban.
Berdasarkan penelusuran, RDL disebut mulai mengikuti proses CPNS pada 2016.
“Kita serahkan sepenuhnya ke kepolisian. Kalau terbukti, ini persoalan serius karena menyangkut status kepegawaian dan integritas aparatur negara,” kata Chairul.
Ia menegaskan LBH tidak ingin berspekulasi. Pihaknya ingin semua fakta dibuka, mulai dari asal ijazah hingga siapa yang memasukkan ke dalam administrasi kepegawaian.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi ke Polda Riau dan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau masih dilakukan.
_deni_
