Sula, cMczone.com – Plt. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Rahmat Fataruba bersama dua kepala bidang mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Sula terkait dengan bantuan sosial untuk masyarakat Kepulauan Sula, rabu (18/8/2021).
Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Rahmat Fataruba menyampaikan, Bantuan Sosial (Bansos) pada dasarnya bantuan tersebut dari Kementerian Sosial yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pada kesempatan itu, Rahmat Fataruba juga mengatakan, data awalnya masih perpatokan oada data – data sebelumnya, namun data tersebut di kumpulkan dan di ambil dari Pemerintah Desa dan data tersebut juga di dapatkan dari hasil musyawarah Desa dan kemudian dapat menetapkan jumlah penerima.
“iya, untuk saat ini kami masih menunggu data dari Desa yang sudah di tetapkan oleh desa setelah hasil dari musyawarah Desa sudah menetapkan dengan berita acaranya kemudian data itu masuk di Dinas Sosial maka kami akan usul ke Kementrian,” kata Plt. Kepala Dinas Sosial saat di wawancarai sejumlah awak media paska RDP dengan Komisi III DPRD Kepsul.
Selanjutnya, Rahmat juga menjelaskan, ketika data tersebut sudah di Ferivikasi dari pusat maka data itu akan dikembalikan lagi ke Dinas Sosial, tapi perlu di ketahui juga bahwa untuk kententuan agar dapat bantuan itu yang menetapkan adalah Kementerian bukan dari Dinas, kalau persoalan yang tidak dapat bantuan kemungkinan pengaruh dari pergantian Kementerian kemarin.
“Kemensos yang dulu dan Kemensos yang yang sekarang sangatlah beda soalnya Menteri yang sekarang ini telah temukan Data ganda, dan saya juga tidak tau kalau data gandanya itu ada berapa banyak,” jelanya.
“ya, kalau datanya ganda maka bantuan sosialnya itu tidak akan dapat,” tambahnya.
Untuk didalam perkotaan, jumlah penerima bantuan sosial sementara ini belum dikantongi datanya dan pihak Dinsos Sula yakni Rahmat Fataruba selaku Kepala Dinas belum mengetahui berapa banyak penerima bantuan dan kemungkinan besar bisa bisa dipastikan dalam angka ribuan.
Sementara itu, Rahmat juga memaparkan bahwa selain bantuan dari Kementrian itu ada juga bantuan sosial untuk masyarakat dari Daerah tapi bantuan dari Daerah itu di tahun kemarin yang masuk dalam bantuan Covid-19 di tahun kemarin yang direfokusing.
“untuk tahun ini, kami belim melakukan pemutiran data baru, karena menyangkut dengan anggarannya,” tandasnya.
