Jakarta – cMczone.com
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengumumkan bahwa mereka siap memeriksa anggota dewan yang ikut menyebarkan narasi mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi di media sosial.
Sekretaris MKD menyebut bahwa DPR harus memberi contoh etik yang baik.
“Kalau anggota DPR menyebarkan informasi belum diverifikasi, ini tidak pantas. MKD tidak boleh tutup mata.”
Isu ini menyeret beberapa nama anggota DPR lintas partai yang mengomentari kasus ini di X (Twitter).
Langkah MKD memperlihatkan bahwa institusi DPR ingin meredam potensi konflik politik yang lebih besar. Namun publik akan menilai apakah proses ini konsisten atau hanya menyasar pihak tertentu.
Catatan Redaksi:
Etika pejabat publik lebih penting daripada opini. Jabatan adalah amanah — bukan alat untuk memancing kegaduhan.
