Padang – Suasana ruang sidang utama DPRD Provinsi Sumatera Barat tampak berbeda saat puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Ekasakti Padang hadir untuk menyaksikan secara langsung jalannya Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumbar, Rabu (17/6/26).
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk studi lapangan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa untuk melihat secara nyata bagaimana proses pemerintahan dan demokrasi berlangsung di tingkat daerah.
Kunjungan akademik ini merupakan bagian dari komitmen FISIPOL Universitas Ekasakti dalam menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya berpusat di ruang kuliah, tetapi juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar langsung dari praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Rombongan mahasiswa dipimpin oleh dosen FISIPOL Universitas Ekasakti, Riswanto Bakhtiar, serta didampingi oleh dosen Anisa Fitri, Rizki Afri Mulia, dan Nika Saputra.
Kehadiran para dosen pendamping menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai berbagai aspek pemerintahan, politik, dan administrasi publik yang mereka amati selama kegiatan berlangsung.
Setibanya di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, rombongan disambut hangat oleh Ketua DPRD Sumbar, Drs. Muhidi, bersama Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, dan jajaran Sekretariat DPRD.
Sambutan yang diberikan mencerminkan kuatnya sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga pemerintahan dalam menciptakan generasi muda yang memahami sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan studi lapangan yang dilakukan mahasiswa FISIPOL Universitas Ekasakti. Menurutnya, pengalaman langsung di lapangan memiliki nilai yang sangat penting dalam membentuk pola pikir kritis dan wawasan kebangsaan mahasiswa.
“Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan. Mereka perlu memahami bagaimana proses pemerintahan berjalan, bagaimana kebijakan dirumuskan, dan bagaimana lembaga legislatif menjalankan tugasnya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Muhidi menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama yang menjadi pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. “Ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam memastikan jalannya pembangunan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, memberikan pemaparan mengenai peran strategis Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas kedewanan.
Ia menjelaskan bahwa seluruh aktivitas DPRD, mulai dari penyelenggaraan rapat, penyusunan agenda kerja, dokumentasi, hingga dukungan administrasi, tidak terlepas dari peran Sekretariat DPRD.
Setelah sesi diskusi dan pemaparan, mahasiswa memperoleh kesempatan istimewa untuk mengikuti secara langsung Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, Ketua rombongan, Riswanto Bakhtiar, menyebut studi lapangan itu merupakan salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam memperkaya wawasan mahasiswa.
Menurutnya, pemahaman terhadap sistem pemerintahan tidak cukup hanya diperoleh melalui teori dan literatur akademik, tetapi juga perlu didukung oleh pengalaman langsung di lapangan.
“Kami ingin mahasiswa merasakan sendiri bagaimana proses demokrasi berjalan. Mereka dapat melihat secara langsung fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif, memahami mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta menyaksikan bagaimana kebijakan publik dibahas dan diputuskan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kemampuan analisis, daya kritis, serta pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai persoalan publik.
Selain mengikuti rapat paripurna, mahasiswa juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu pemerintahan, pembangunan daerah, dan tantangan demokrasi yang dihadapi saat ini. Interaksi langsung dengan pimpinan dan jajaran DPRD memberikan pengalaman yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pembelajaran di dalam kelas.
Antusiasme mahasiswa terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Mereka mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai mekanisme kerja lembaga legislatif, proses penyusunan kebijakan daerah, serta pentingnya fungsi pengawasan dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Kegiatan studi lapangan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pemahaman mahasiswa terhadap sistem pemerintahan daerah sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Pengalaman tersebut juga menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.
Melalui kegiatan ini, FISIPOL Universitas Ekasakti kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki wawasan luas, pengalaman praktis, serta kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintahan diharapkan terus terjalin guna melahirkan generasi muda yang kritis, berintegritas, dan mampu menjadi agen perubahan bagi Indonesia di masa depan.(dicko)
