cMczone.com – Rokan Hilir- Badan Pengelola Keuangan dan Aaset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) resmi menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
Langkah strategis ini diambil guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, akuntabel, serta mempercepat proses pencairan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak ketiga.
Penerapan SP2D Online ini terintegrasi langsung dengan sistem perbankan daerah (Bank Riau Kepri Syariah), sehingga pengajuan hingga penerbitan SP2D yang sebelumnya membutuhkan proses manual kini dapat diproses secara real-time.12 Oktober 2026
Kepala BPKAD Rokan Hilir Muhamad Fauzi S.IP., M.Si., M.H.,menyampaikan bahwa inovasi digitalisasi ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Rohil dalam mendukung percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta peningkatan kualitas pelayanan publik..
”Dengan digunakannya SP2D Online, proses verifikasi dan pencairan dana menjadi jauh lebih cepat, tepat, dan aman. Sistem ini memangkas birokrasi yang panjang serta meminimalisir risiko kesalahan administrasi maupun potensi keterlambatan pencairan,” ujarnya.
Adapun beberapa keunggulan utama dari penerapan SP2D Online di BPKAD Rohil antara lain:
Efisiensi Waktu: Dokumen pencairan dapat diproses dan dipantau secara elektronik, mengurangi penumpukan berkas fisik di kantor BPKAD.
Transparansi & Akuntabilitas: Setiap tahapan pengajuan hingga dana masuk ke rekening penerima tercatat secara otomatis dan dapat ditelusuri (real-time tracking).
Integrasi Sistem Perbankan: Pembayaran langsung terhubung ke sistem perbankan sehingga meminimalisir transaksi tunai dan mendukung Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Dengan berjalannya sistem ini, BPKAD Rohil mengimbau seluruh Pengelola Keuangan di setiap OPD untuk memanfaatkan fasilitas SP2D Online secara optimal demi kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir.
Penerapan SP2D Online juga memiliki kaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan program pemerintah daerah. Proses pencairan belanja yang tertib dan terkelola dengan baik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembayaran belanja barang dan jasa, serta pemenuhan kewajiban keuangan daerah sesuai ketentuan.
Di sisi lain, pembayaran gaji dan TPP ASN menjadi bagian penting dalam pelayanan keuangan yang memerlukan ketepatan administrasi dan perencanaan kas. Karena itu, pengelolaan proses pencairan yang terintegrasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan administrasi pembayaran hak pegawai, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan kondisi keuangan daerah.
Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan, pengembangan layanan berbasis digital bukan hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, melainkan juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan administrasi yang lebih tertib, terukur, dan akuntabel.
Ke depan, penerapan sistem tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan pelayanan BPKAD Kabupaten Rokan Hilir dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel. Dengan proses administrasi yang semakin terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku. ( Mardani )
