PADANGPANJANG, CMCZONE.COM– Komisi 3 DPRD Kota Padang Panjang mendesak Pemko Padang Panjang memastikan langkah konkrit antisipasi wabah COVID-19.
Desakan para wakil rakyat itu, ditindak lanjutinya dalam hearing Komisi 3, Senin (6/4) setelah melakukan pemantauan lapangan dan menemukan kondisi yang tidak sesuai harapan. Dimana apa yang dilakukan oleh pemko baru-baru ini mulai menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
“Dari hasil pemantauan bersama pimpinan dan beberapa anggota DPRD, kita lihat belum sesuai yang diharapkan, dalam hal langkah kongkrit untuk pencegahan Corona,” tutur Ketua Komisi 3 DPRD Padang Panjang, Yudha Prasetia.
Dalam hearing Komisi 3 DPRD Padang Panjang Yudha Prasetia Ketua, Drs. Aditiawaran Wakil Ketua, Erizal. SH Sekretaris dan Idris Al Hafiz, Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom, Drs. Nasrul Effendi. Sementara Pemko dihadiri Walikota Fadly Amran dan jajarannya.
Mengingat situasi Kota Padang Panjang masih hijau, alias dalam ketidakpastian khususnya terkait erat dengan wabah Coronavirus Disease 19 (Covid-19), maka Yudha Prasetia mengusulkan agar disiapkan dana siap pakai dalam membantu warga dalam kesulitan dampak himbauan Covid-19.
Menurutnya, anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang tersedia di APBD untuk tahun anggaran 2020 sekitar Rp1 miliar. Dan telah terpakai Rp570 juta. Jumlah itu diakui tak mencukupi dalam kondisi sekarang. Berdasarkan pengamatannya, situasi daerah masih dalam ketidakpastian, sehingga dia mengusulkan penambahan anggaran tak terduga.
“Termasuk garda-garda terdepan penanganan Covid-19, tak hanya para medis tapi juga mencakup petugas, satgas dan lain lainnya. Agar mereka diberikan hak istimewa ataupun insentif,” ujar Yudha.
“Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir,” kata Nasrul Effendi anggota Komisi 3 dari Partai Demokrat DPRD Padang Panjang.
Dia menambahkan, jika pada PP tersebut khususnya dalam salah satu pasal, bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD. Dana siapa pakai tersebut, sangat dibutuhkan untuk penanganan, maupun pencegahan penyebaran virus corona di Padang Panjang.
“Pemprov harus segera lakukan operasi pasar khususnya terkait erat dengan kebutuhan mendesak saat ini yakni penyiapan hand sanitizer dan masker yang langka untuk masyarakat serta menyiapkan penyemprotan desinfektan,” katanya.
Tak hanya itu, instruksi Menkeu Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah, antara lain merekrut tenaga kesehatan. Selain itu yang sangat urgen saat ini antara lain penyediaan social safety net (jaringan pengamanan sosial), pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang atau barang dari pemerintah.
Yovan mengatakan, pemko harus memberikan bantuan yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/individu dan masyarakat lainnya yang terdampak. Jadi 58.000 jiwa penduduk yang terdiri 16.046 KK kita mengharapkan atau yang wajar mendapatkannya sesuai data konkrit.
“Bukan mengandalkan data BDT dan PKH aja, karena data itu jelas sudah menjadi program nasional,” ujarnya.
Pihaknya juga mempersilakan Walikota dan jajaran untuk mengalihkan seluruh dana reses anggota dewan,bdana pokir yang dianggap kurang pas saat ini dan biaya perjalan dinas yang tak mungkin terlaksana.
“Yang penting saat ini kita alihkan dulu pada hal yang urgen, demi keselamatan masyarakat banyak. Jika kondisi pulih nantinya Inshaa Allah di bulan penuh rahmat, Allah kabulkan doa kita semua. Sehingga kondisi ini kembali pulih,” ujarnya.
Dr.Winarno Dahlan, Kepala BPKAD Padang Panjang mengatakan, sesuai desakan DPRD untuk melakukan pergeseran berbagai sumber anggaran, pihaknya telah mendapatkan angka Rp14 miliar untuk anggaran Biaya Tak Terduga yang akan dipergunakan dalam penanggulangan penyebaran Covid 19 ini.
“Antara lain dana reses seluruh anggota DPRD, dana porkir yang telah diajukan beberapa orang anggota DPRD dan ditambah pemotongan 30 persen perjalanan dinas eksekutif dan legislatif,” katanya. PAUL HENDRI
