Tanjungpinang (Kepri), cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menyampaikan, bahwa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV di Kepri sudah menunjukkan hasil yang diharapkan.
Saat ini, angka kasus positif Covid-19 harian di Kepri semakin menurun dibandingkan beberapa minggu lalu. Beberapa indikator seperti kasus aktif harian positif Covid-19, kasus meninggal, dan tingkat keterisian tempat tidur (BOR) rumah sakit terus memperlihatkan tren penurunan.
“Penerapan PPKM ini memang berhasil secara signifikan menurunkan fluktuasi pandemi Covid-19 di Kepri, dengan tren penyebaran yang semakin rendah kita akan tekan terus dan berupaya menekan tujuh kabupaten/kota sampai ke level II,” kata Ansar, saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perkembangan PPKM dan Covid-19 di wilayah Sumatera, dari Kota Tanjungpinang, Minggu (15/8/2021).
Data yang dilansir dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepri menunjukkan, pada tanggal 14 Agustus kasus positif harian di Kepri ada di angka 247 kasus, jauh menurun dibandingkan tanggal 29 Juli yang tercatat sampai angka 616 kasus positif harian.
Sementara angka persentase BOR rumah sakit juga sudah jauh menurun dari 70 persen pada Juli lalu ke 40 persen Agustus ini.
Pada rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut, Ansar memaparkan capaian vaksinasi di Kepri sampai dengan Sabtu (14/8/2021) sudah tercapai 71,01 persen atau 975.206 orang untuk dosis I, dengan sisa yang belum tervaksinasi sebanyak 398.166 orang. Kepri tercatat sebagai provinsi di pulau Sumatera dengan capaian vaksinasi tertinggi.
“Sekarang kita juga sedang memvaksin booster untuk tenaga kesehatan (nakes) supaya mereka lebih terlindungi,” imbuh Ansar.
Airlangga mengatakan, saat ini mobilisasi masyarakat di wilayah Sumatera masih belum relatif menurun. Di wilayah yang menerapkan PPKM level IV, hanya 11 kabupaten /kota yang mengalami penurunan tingkat mobilitas di atas 15 persen, sisanya 9 kabupaten/kota masih terdapat peningkatan mobilitas.
“Ini yang harus diwaspadai, karena Sumatera menyumbang angka empat belas persen dari total akumulasi kasus aktif secara nasional,” ungkap Airlangga.
Ansar juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sudah menjalankan kewajiban memenuhi anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dari anggaran daerah.
Anggaran yang wajib disediakan berjumlah Rp186 miliar, namun sebagai Gubernur Kepri, dirinya telah mengalokasikan sebanyak Rp 232 miliar. Dari jumlah tersebut tingkat realisasi yang telah tercapai adalah 31.05 persen.
“Untuk (insentif) nakes, kami juga sudah mencapai lima puluh enam persen. Sampai Juli untuk berikutnya dibayar setiap bulan sampai dengan akhir tahun,” ujar Ansar.
Kepri juga termasuk provinsi dengan penyerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tertinggi, yaitu 58,25 persen atau sudah tersalurkan Rp 64,39 miliar dari pagu BLT Desa sebesar Rp110 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, terus mendorong kepada kepala daerah untuk menggunakan dana bantuan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat.
“Di masa seperti ini dana yang tersedia baik dari pusat maupun daerah harus dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Terkait dengan peningkatan tracing di Kepri, saat ini yang menjadi kendala adalah penginputan data pada aplikasi SiLacak yang terlambat, dikarenakan keterbatasan personil yang ada.
Untuk itu, Ansar akan menyurati kepada seluruh bupati/walikota di Kepri untuk mengambil dua orang pegawai dari setiap kantor kecamatan lalu diperbantukan ke setiap Puskesmas untuk menginput data ke aplikasi SiLacak tersebut.
Kepada Airlangga Hartarto, Ansar juga melaporkan, meskipun di masa pandemi seperti ini namun pertumbuhan ekonomi Kepri di triwulan kedua tumbuh ke 6,90 persen yoy (year on year).
Editor : Budi Adriansyah
