cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menerima perwakilan serikat buruh di Ruang Rapat Utama, Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (29/11/2021).
Pertemuan ini adalah respon Gubernur atas unjuk rasa serikat buruh di Kantor Gubernur Kepri tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Kepri dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Batam tahun 2022.
Dalam pertemuan tersebut, Ansar mendengarkan keluhan para buruh yang merasa jika UMP Provinsi Kepri tahun 2022 tidak sesuai dengan laju inflasi daerah. UMP Provinsi Kepri sendiri naik sebesar 1,49 persen menjadi Rp3.050.172 dari sebelumnya Rp3.005.460.
Ansar mengungkapkan, jika penetapan UMP Provinsi Kepri 2022 sudah sesuai dengan peraturan yang mengacu pada PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Penetapan upah ini kan juga kita sesuaikan dengan indeks kelayakan hidup di Kepri, selain itu kita juga harus memperhatikan iklim investasi di Kepri,” ungkap Ansar.
Pengupahan bagi para buruh memang sangat erat kaitannya dengan daya tarik investasi di Kepri. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sedang gencar menarik investor untuk menanamkan investasi di Kepri.
Hal ini selain untuk menumbuhkan perekonomian di Kepri, juga untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Untuk diketahui, bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepri merupakan tertinggi di Indonesia yang mencapai 9,91 persen.
“Untuk itu, kita harus bisa menyeimbangkan dua hal ini, bagaimana kesejahteraan buruh bisa dicapai sekaligus menjaga iklim investasi di Kepri tetap kondusif,” ujar Ansar.
Terkait dengan UMK Batam tahun 2022 yang juga diusulkan akan sebesar Rp4.186.359, Ansar menjanjikan kepada para buruh untuk segera bertemu dengan Walikota Batam Muhammad Rudi, untuk membahas tentang strukturisasi pengupahan di Kota Batam.
“Beri waktu bagi kami untuk membahas hal ini dalam dua hari, saya akan memberikan hasilnya kepada teman-teman, kita harus bisa saling mengerti dalam situasi seperti ini,” ucap Ansar.
Ansar memahami, jika para buruh mengeluhkan tentang fluktuasi harga bahan pangan pokok yang seringkali melambung tinggi. Untuk itu, Ansar saat ini akan terus memantau pergerakan harga bahan pangan pokok melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang ada di kabupaten/kota.
“Kita akan selalu memantau harga dengan seksama, hal ini juga selain untuk kepentingan para buruh juga masyarakat yang lainnya,” ujar Ansar.
Sementara itu, perwakilan para buruh mengungkapkan, jika maksud unjuk rasa mereka hari ini adalah untuk menyuarakan berbagai keluhan dan kendala yang mereka rasakan terkait pengupahan buruh. Mereka berharap, Gubernur Kepri bisa segera memberikan kebijakan yang lebih memihak para buruh dan pekerja.
“Kami mengharapkan pak Gubernur bisa segera memberikan jawaban atas keresahan kita, karena hal ini sangat urgensi terkait kebutuhan hidup,” ujar salah satu perwakilan buruh.
Rapat tersebut dihadiri Karo Ops Kombes. Pol. Sarif Rahman, Perwakilan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Ketua Batam Surya Sastra, Perwakilan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Ketua Batam Zulkifli, Perwakilan dari SPSI Ketua Batam Andi, Perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ketua Kepri Dedy, Perwakilan dari SPSI DPP Provinsi Kepri Herman, perwakilan dari FSPMI Ketua FSPMI Batam Al fitoni.
Editor: Budi Adriansyah
