Limapuluh Kota, cmczone.com- Pada dasarnya Anggota DPRD adalah Wakil rakyat, bukan hanya perwakilan partai politik semata, mereka dipilih untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang bersih.
Kalau Partai politiknya terindikasi ” berselingkuh ” dengan yang diawasinya ( Eksekutif ) berarti peran wakil rakyat ( Legislatif ) sudah disunat oleh Partainya , kita di Pers seyogyanya tidak boleh ” mingkem ” atau diam saja, karena Pers adalah salah satu dari 4 Pilar Demokrasi yang tidak boleh ikut ikutan menjadi ” busuk ” atau gosong.
Kalau hal demikian sudah terjadi , berarti ini penyimpangan konstitusi dan amanat Undang Undang. Kami di Forwako akan selalu menyuarakannya, syukur syukur bisa diluruskan dan diperbaiki, Karena kita di Pers tidak boleh menjadi ” busuk “, berselingkuh, Tersandera apalagi Takicuah ( tertipu ) ” ungkap Sumber dari Forwako, Minggu 13 Februari 2022.
Terkait Permintaan Hearing Forwako ( Forum Wartawan Luak Limopuluah Koto ) kepada DPRD Kabupaten Limapuluh Kota sejak Tanggal 13 Januari 2022 yang sudah 3 kali dimintakan Kapan Jadwalnya Kepada Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, SSi, tetapi Konfirmasi dari Ketua masih Ambigu ( ragu ragu ) tanpa kepastian, Awan gelap masih berarak siang sepertinya dan Matahari pun belum pasti kapan akan menyingsing di cakrawala ?
Mimpi harus diraih dan dikejar, tidak patah arang Forwako dengan beberapa personelnya melakukan ” Lobi – Lobi ” tingkat pimpinan, dengan menghubungi dan meminta persetujuan Hearing dengan Pimpinan pimpinan Fraksi yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota, walhasil 7 dari 8 Fraksi menyetujui Permohonan Hearing dari Forwako.
7 Pimpinan Fraksi yang setuju antara lain : 1.Fraksi Gerindra (6) dengan Ketuanya Khairul Apit, 2. Demokrat (5) , Ketua Syamsuwirman, 3.PKS (4), Ketua H.Yos Sariadi, 4. PKN (5), Ketua H. Darliyus, 5. Hanura (4), Ketua Epi Suardi, 6. PAN (3), Ketua Marsanova Andesra, 7. PPP (3), Ketua H.Ermizal Jalinus.
Sampai berita ini diturunkan , Jadwal dari DPRD belum juga terkonfirmasi.
