cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri, Lantai V, Kota Batam, Senin (8/8/2022).
Adi dalam sambutan pembukanya menyampaikan terima kasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Kota Batam, dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepri.
“Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang siginifikan bagi pembangunan,” kata Adi.
Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Adi juga secara singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepri yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen daratan.
Provinsi Kepri terdiri dari 2 kota, yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam serta 5 kabupaten, di antaranya Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Adapun untuk 7 kabupaten/kota yang dimaksud oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memiliki fokus, perhatian dan pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing.
“Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan wisata budaya Melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat pariwisata internasional, Industri maintenance over haul serta industri pengolahan makanan,“ jelas Adi.
Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif. Kemudian Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.
“Untuk wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata, sedangkan Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata,” ujar Adi.
Sementara itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Pada masa reses kelima masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke 3 provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,” ungkap Felly.
Menurut Felly, kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Kepri bertujuan untuk, pertama menggali informasi realisasi program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR-RI di Provinsi Kepri.
Ketiga, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat Kepri terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan bidang tugas komisi IX DPR-RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing mitra, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
“Harapan kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi Komisi IX DPR-RI kepada pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang,” jelas Felly.
Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR-RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Haiyani Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker Hery Susanto, Direktur Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan Slamet, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri M. Bisri dan Kadisnaker Provinsi Kepri Mangara Simarmata.
Editor: Budi Adriansyah
