cMczone.com – Pada 19 Maret 2024, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan bahwa polisi menangkap 16 orang terkait demonstrasi yang terjadi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Gedung DPR, namun tidak mengungkap identitas mereka dengan tuduhan terlibat dalam perusakan fasilitas umum.
Para pendemo yang terdiri dari sejumlah elemen masyarakat tersebut, menyuarakan dukungan supaya DPR melakukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tuntutan lainnya adalah pemakzulan Presiden Jokowi. Sejumlah perwakilan dari kelompok pendemo itu, antara lain dari Banten Bersatu, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Gerakan Sipil dan Forum Koordinasi Nasional, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), diterima oleh Aria Bima, Masinton Pasaribu dan Adian Napitupulu di ruang Fraksi PDIP. Kepada para perwakilan pendemo itu, Adian mengakui hak angket DPR bukanlah keputusan yang sederhana, dan Fraksi PDIP harus menunggu keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri.
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pileg 2024 yang terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 PPLN. Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara. Hasilnya, KPU menetapkan PDIP meraih suara terbanyak dan mencatat _hattrick_ sebagai partai politik pemenang pemilu pada Pemilu 2014, 2019 dan 2024.
Berikut total perolehan parpol di 38 provinsi:
1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
2. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,22%)
3. PDIP: 25.387.279 suara (16,72%)
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
9. PKN: 326.800 suara (0,21%)
10. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
13. PBB: 484.486 suara (0,31%)
14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
15. PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
16. Partai Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)
3. Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh provinsi di Indonesia menyatakan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara paling besar dengan memperoleh 96.214.691 suara sah. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua meraih 40.971.906 suara, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi terakhir yang mendapat 27.040.878 suara sah. Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi. Anies-Muhaimin menang di 2 provinsi yakni Aceh dan Sumatera Barat. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak menang di provinsi manapun.
4. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie berada di posisi puncak perolehan suara dalam Pileg 2024 di Dapil DKI Jakarta III, yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Grace mendapat 193.556 suara, yang menyumbang lebih dari separuh suara PSI di dapil tersebut sebanyak 305.291. Namun Grace tidak dapat kursi di DPR, dari rekapitulasi nasional di KPU atas 38 provinsi, PSI baru mendapat 4.260.169 suara (2,80%) dari suara sah, yang berarti tidak lolos _parliamentary threshold_ 4%. Pada Pemilu 2019, Grace juga meraup suara terbanyak di dapil tersebut, tapi karena PSI tak lolos ke Senayan, dia juga tidak dapat kursi.
5. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan bahwa KPK mengusulkan adanya peraturan daerah (perda), yang mengatur larangan penyaluran bansos 2 – 3 bulan menjelang pilkada karena meningkatnya anggaran bansos menjelang pemilu. Ia berharap kebijakan ini akan meningkatkan kualitas pemilu, karena dalam temuan KPK banyak warga yang memilih berdasarkan faktor uang. Menanggapi usulan itu, Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir mengaku akan mengimbau pemda mengikuti saran KPK. Tomsi menyerahkan soal pembuatan aturan kepada masing-masing pemda. Kalau diatur Kemendagri akan panjang prosesnya.
6. Presiden Jokowi, hari ini meresmikan Bandara Singkawang yang berada di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Presiden mengungkapkan, Bandara Singkawang dibangun dengan skema KPBU (Kerja sama pemerintah dan badan usaha), dan juga bantuan CSR dari para pengusaha sukses asal Singkawang. Biaya pembangunan bandara itu sebesar Rp 427 miliar; sebanyak Rp 272 miliar dari kantong pemerintah, dan pihak pengusaha memberikan sekitar Rp 155 miliar. Salah satu pengusaha yang ikut andil dalam pembiayaan itu adalah Aguan, pemilik grup Agung Podomoro.
7. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR kemarin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, mengaku tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos menjelang Pemilu 2024, sehingga tidak tahu pelaksanaannya. Ia mengakui, bahwa anggaran perlindungan sosial pemerintah tahun 2024 sebanyak Rp 497 triliun di pos Kemensos, namun ia hanya mengelola Rp 78 triliun. Selebihnya, ia tidak tahu.
*B. HUKUM*
1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, menyayangkan langkah Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia melaporkan narasumber Tempo, yang memberitakan informasi tentang kisruh pencabutan dan pemulihan izin usaha pertambangan atau IUP, ke Mabes Polri. Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menilai, kriminalisasi dan intimidasi terhadap narasumber sangat berbahaya bagi kebebasan pers, serta dapat dianggap sebagai intervensi terhadap independensi ruang redaksi.
Tempo menyatakan bahwa narasumber dilindungi Putusan No. 646 K/Pid.Sus/2019 UU Pers, yang pada pokoknya seseorang tidak bisa dikriminalisasi karena menjadi narasumber media.
Bahlil mendatangi Mabes Polri pada Selasa petang (19/3/2024), untuk melaporkan narasumber Tempo yang memberitakan kisruh pencabutan dan pemulihan ribuan IUP dengan pasal pencemaran nama baik. Bahlil menyebut, telah melaporkan sejumlah nama di internal Kementerian Investasi serta nama yang lain untuk dimintai keterangan polisi.
Bahlil sudah mengadu ke Dewan Pers atas hasil liputan Tempo yang berjudul “Tentakel Nikel Menteri Bahlil”. Dari hasil pemeriksaan, Dewan Pers menyimpulkan liputan tersebut tidak melanggar kode etik pers, namun Tempo wajib memberi hak jawab kepada Bahlil.
2. Bareskrim Polri melimpahkan perkara pegiat media sosial tersangka dugaan penyebaran hoaks, Palti Hutabarat ke Kejari Batubara, Sumatera Utara. Kabag Penum Humas Polri, Kombes Endi A Chaniago mengatakan, pelimpahan Palti dan perkaranya itu dilakukan Selasa kemarin. Palti ditangkap pada Jumat (19/1/2024), setelah Polri menerima dua laporan mengenai penyebaran berita bohong melalui media sosialnya. Berita yang dimaksud adalah rekaman suara pembicaraan Forkopimda di Sumatera Utara, untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Para aktivis masyarakat sipil mengecam penangkapan Palti dan menggaungkan tagar #SavePalti di medsos.
3. Setelah Menkeu Sri Mulyani hari Senin lalu melaporkan dugaan _fraud_ di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kejagung, keesokan harinya KPK menyatakan telah menggelar penyidikan kasus yang diduga merugikan negara triliunan rupiah itu. Namun, jumlah kerugian dan perusahaannya berbeda dengan yang dilaporkan Menkeu.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, per 19 Maret 2024, KPK meningkatkan proses dugaan korupsi pemberian kredit dari LPEI menjadi status penyidikan. Ia menjelaskan, KPK sudah menangani kasus itu sejak 10 Mei 2023. Ghufron menyebut, di KPK ada 6 korporasi yang diusut tetapi baru 3 yang disebutkannya. Yakni PT PE dengan nilai kerugian Rp 800 miliar, PT RII dengan kerugian Rp 1,6 triliun, dan PT SMJL nilai kerugian Rp 1,051 triliun. Totalnya Rp 3,451 triliun.
Sementara yang dilaporkan Menkeu ada 4 korporasi, yakni PT RII kerugian Rp 1,8 triliun, PT SMR sebesar Rp 216 miliar, PT SMI sebesar Rp 1,44 miliar dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Totalnya Rp 2,505 triliun. Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengatakan, masih ada 6 perusahaan lain yang masuk dalam tahap kedua. Di antara kedua perkara itu, satu perusahaan berinisial sama yakni PT RII.
*B. EKONOMI*
1. Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI (BI Rate) tetap 6% pada Maret 2024. Suku bunga _deposit facility_ tetap di posisi 5,25% dan _lending facility_ sebesar 6,75%. Ini kelima kalinya, BI mempertahankan BI Rate 6% sejak menaikkannya sebesar 25 bps dari 5,75% pada Oktober 2023. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, keputusan itu konsisten dengan fokus kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah, dan langkah untuk memastikan inflasi sesuai sasaran 1,5%-3,5%.
Dalam paparannya, Perry mengatakan nilai tukar rupiah hingga 19 Maret 2024 relatif stabil, dan akan cenderung menguat. Nilai tukar rupiah melemah 2,02% _year to date_ (ytd) dibandingkan Desember 2023, lebih baik dibandingkan ringgit Malaysia, won Korea dan bath Thailand yang masing-masing melemah 3,02%; 3,87%; dan 5,39%. Ia yakin rupiah akan memiliki kecenderungan menguat, didorong kembali masuknya aliran modal asing sejalan dengan prospek positif ekonomi Indonesia. Hingga 18 Maret, BI mencatat aliran dana asing masuk senilai USD 1,4 miliar atau setara Rp 22,01 triliun.
2. Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mendesak Presiden Jokowi mencabut mandat dan membubarkan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, yang dipimpin Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Menurut dia, Menteri Investasi seharusnya tak diberi wewenang mencabut ribuan IUP karena sesuai UU Minerba, itu adalah wewenang Menteri ESDM. Per 14 Maret 2024, ada 2.051 IUP yang dicabut Satgas pimpinan Bahlil dan 585 IUP diterbitkan kembali. Dalam laporannya Majalah Tempo menyebut, Satgas mencabut dan menerbitkan kembali ribuan IUP secara tebang pilih.
Terpisah, Direktur Pusat Studi Ekonomi dan SDA, Ilham Rifki, menilai rencana Bahlil membagikan IUP yang sudah dicabut untuk ormas, bertentangan dengan UU No. 3/2020 tentang Minerba. Menurut dia, UU jelas mengatur mekanisme pemberian IUP dan subjek yang diperbolehkan menerima IUP. Bukan tidak mungkin, pembagian IUP kepada ormas akan berakhir dengan praktik jual-beli _(brokering)_ IUP. Alih-alih mewacanakan IUP untuk ormas, menurut Ilham, pemerintah lebih baik bertanggung jawab atas pencabutan IUP yang dilakukan semena-mena.
3. Sudah lebih dari setahun UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memperbolehkan hapus buku dan hapus tagih bagi bank BUMN terhadap kredit UMKM-nya. Namun, perbankan belum memiliki aturan turunannya agar bisa menghapus tagih kredit UMKM. Aturan tersebut akan mengatur indikator yang harus dipenuhi untuk melakukan hapus tagih.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa aturan tersebut terus digodok dan ikut mendorong agar aturan tersebut segera keluar. Erick menyebut saat ini bank-bank pemerintah cukup berkontribusi terhadap sumber pendanaan bagi UMKM karena kontribusinya mencapai 92% dari total kredit UMKM.
Erick menilai urgensi aturan hapus buku dan kredit UMKM memang saat ini diperlukan untuk memberikan keadilan bagi semua kalangan nasabah. Mengingat, selama ini nasabah yang tergolong besar berkesempatan untuk mendapat restrukturisasi yang belum dinikmati para pelaku UMKM.
Sementara, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso mengungkapkan bahwa aturan turunan perlu diatur sedetail mungkin. Sebab, bank-bank pemerintah masih khawatir dengan adanya aturan tersebut jika tidak rinci dan jelas karena banyak UMKM yang lancar minta dimacetkan agar bisa dilakukan hapus buku. Sunarso mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2023, BRI telah melakukan hapus buku senilai Rp. 32,7 triliun.
4. Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Kunardy Lie mengatakan bahwa Bank DBS Indonesia menyalurkan dana sosial _Uncommitted Revolving Credit Facility_ sebesar Rp 1 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pendanaan ini diberikan untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya kalangan wanita dalam program MEKAAR, sebagai bentuk komitmen dari dukungan bank terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Kunardy menjelaskan, berdasarkan data Kemenkop terdapat 37 juta UMKM di Indonesia dengan pengusaha wanita memiliki proporsi yang lebih besar. Namun, sebagian besar wanita masih menghadapi hambatan dalam akses permodalan usaha, yang timbul dari pengecualian sosial, keterbatasan pengalaman dalam sistem perbankan formal, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan kurangnya kemampuan keuangan secara keseluruhan.
*D. LUAR NEGERI*
1. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad mengungkapkan bahwa Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia yang tertunda pada 2020 karena pandemi Covid-19. Iqbal meyampaikan bahwa waktu kunjungan Paus masih dibahas, namun sumber lain menyebutkan 2-6 September 2024. Ignatius Jonan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral disebut-sebut akan memimpin proses kedatangan Paus ke Indonesia tersebut.
Kardinal Jorge Bergoglio asal Argentina terpilih menjadi paus baru 13 Maret pada 2013 menggantikan Paus Benediktus XVI yang mundur pada 28 Februari 2013. Bergoglio menggunakan nama Fransiskus sebagai nama kepausannya. Dia adalah paus pertama yang berasal dari kelompok Jesuit, sekaligus orang Amerika Latin pertama dalam sejarah modern yang memimpin 1,2 miliar umat Katolik. Paus Fransiskus dikenal karena kesederhanaan, termasuk memilih transportasi umum setiap hari walaupun disediakan sopir dengan mobil limousine, memilih tinggal di apartemen ketimbang istana keuskupan dan memasak sendiri.
2. Pada 20 Maret 2024, Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengatakan akan menghentikan perjalanan ke luar negeri selama dua bulan. Kebijakan diambil menyusul meningkatnya kritik publik Thailand atas frekuensi kunjungannya ke luar negeri. Srettha telah telah mengunjungi 16 negara selama 6 bulan menjabat perdana menteri atau sekitar sepertiga dari enam bulan masa jabatannya di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Thailand.
Kunjungan terakhir adalah pada pameran pariwisata di Berlin, Jerman. Namun, perjalanan keliling dunianya menuai kritik karena tidak fokus pada permasalahan domestik yang harus diatasi seperti polusi perkotaan.
*E. TRENDING MEDSOS*
1. Pemilu 2024 _trending_ di X. KPU RI mengumumkan penetapan pemenang Pemilu 2024.
2. Panas _trending_ di X. Pengguna X ramai mencuitkan cuaca cerah di Jakarta yang disertai langit bersih dan suhu panas dalam dua hari belakangan.
*Hormat kami,*
*Mustafa*
*Ketua Dewan Pakar Warga Bumiputra Indonesia*
