oleh

Demi Memenangkan Pilkada Penunggang Gelap Bansos Melukai Perasaan Rakyat

cMczone.com- Sejumlah kalangan mengkritisi banyaknya bantuan sosial (bansos) yang dimanfaatkan calon kepala daerah untuk kepentingan pemenangan pilkada. ‘Penunggang gelap’ bansos ini sangat melukai parasan rakyat.
“Ini nggak bisa dibiarkan. Menggunakan bansos untuk kepentingan pribadi ini melukai masyarakat dan membuat pertarungan di pilkada tidak fair,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median, Rico Marbun, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurut Rico, calon harus bertarung dengan jujur dan bermartabat dengan tidak memanfaatkan bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat membutuhkan di masa pandemi virus corona saat ini. “Lebih baik dan gentle jika bakal calon kepala daerah menggunakan duit sendiri dan tidak melakukan hal-hal bisa melanggar hukum,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Rico, para calon petahana atau incumbent jadi sorotan masyarakat, terlebih ada beberapa oknum gubernur, bupati atau wali kota diduga memanfaatkan bansos untuk pencitraan di pilkada. Misalnya, petahana memasang foto-foto pada kemasan bansos. “Ada baiknya, petahana tidak menampilkan foto, tagline, visi misi atau apa pun berkaitan dengan pencalonannya di bansos,” ujarnya.
Meski demikian, Rico tidak melarang baik tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya untuk bersama-sama membantu masyarakat. “Saya dukung semua pihak bantu masyarakat. Tapi bukan memanfaatkan bansos untuk kepentingan politik, meningkatkan citra. Pada dasarnya bansos itu adalah uang rakyat yang berasal dari pajak-pajak,” jelasnya.

Baca Juga :   Dengarkan Aspirasi, Mendagri Silaturahmi Bersama Sekjen Partai Politik Non-Parlemen

Hal sama disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo. Ia meminta pemerintah menindak tegas penunggang gelap bansos pandemi virus corona atau Covid-19 demi kepentingan maju pilkada. “Di daerah banyak ditemukan bansos dibanderol foto calon kepala daerah. Ini bisanya dilakukan calon incumbent,” jelas Karyono dalam diskusi online yang digelar IPI bertema Implikasi Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan beberapa waktu lalu.

Karyono mendorong pemerintah, melalui Kemendagri untuk bertindak tegas. Bawaslu juga harus menindak petahana yang menunggangi bansos untuk capital politik. “Bansos ini harus steril dari kepentingan politik,” tegasnya. Selain itu, KPK perlu masuk dan bergerak cepat dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan terkait penyelewengan dana bansos atas dampak Covid-19 “Kita dukung KPK tegas bagi penyelewengan bansos. Sebab asasnya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Kita perlu dukung KPK untuk masuk,” katanya.

Baca Juga :   Ek Rudi Turnip I Pentingnya Management Recovery Addiction Dalam Pemulihan

Menurut Karyono, ada empat hal harus digarisbawahi dan perlu dilakukan saat pandemi Covid-19. Pertama, perkuat gotong royong sehingga semua harus satu barisan dan saling tolong menolong melawan pandemi Covi-19. Kedua, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, kedepankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di tengah ancaman corona. Keempat, harus ada ketegasan hukum dan peraturan jelas dalam penanganan Covid19. “Aturan itu tidak boleh saling tumpang tindih,” ujarnya.

Sementara, Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, ada sejumlah pelajaran dan hikmah dapat dipetik dari Covid-19. Salah satunya adalah semangat membangun solidaritas sosial masyarakat. “Pandemi ini mengajarkan banyak hal. Menurut pengamatan kami, pertama menumbuhkan solidaritas sosial. Itu modal sosial luar biasa, solidaritas sosial kuat kalau dikapitalisasi lalu diagregasi menjadi gerakan lalu mentransformasi. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru menurut saya. Itu cara mengubah paradigma ekonomi kita juga,” paparnya.

Baca Juga :   Suasana pengundian nomor urut di KPU RI

Menurut Yustinus, kuatnya solidaritas sosial di tengah masyarakat menjadi koreksi terhadap mekanisme pasar di tengah macetnya pasar itu sendiri. “Kalau tidak ada itu, tidak ada yang bergerak. Tapi kita bisa menunjukkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak mengandalkan bansos, tapi masyarakat saling menyumbang satu sama lain, saling berbagi. Itu kan tidak masuk pada logika ekonomi pasar sebenarnya. Tapi itu terjadi dan kita punya itu. Ini menurut saya akan sangat kuat,” tutupnya. [EDY]

Loading...

Komentar

Berita Lainnya