Wow:Telan Dana 16 Milyar, Pembangunan 8 Paket Halte Sungai Dijambi Dinilai Tak Tepat Sasaran

  • Bagikan

9Jakarta,(cMczone.com)-Sejumlah Aktivis dan penggiat anti korupsi yang tergabung dalam DPP Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Pemantau anggaran Negara (Mappan), mendatangi kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di jalan merdeka barat, Jakarta Pusat pada kamis Kemaren, Jumat (28/05/21).

DPP LSM MAPPAN melakukan unjuk rasa damai terkait pembangunan 8 paktet kegiatan halte sungai tahun anggran 2020, yang diduga dikerjakan asal jadi dan adanya dugaan kecurangan sedari proses lelang dilaksanakan.

Hadi Prabowo selaku Korlap dalam orasinya mengatakan bahwa guna mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, perlu dilakukan tindakan hukum guna memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif berupa permintaan klarifikasi kepada penyelenggara

Tambahnya ini adalah sebagai hak dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan aktif ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme dengan mentaati norma hukum,moral dan sosial yang berlaku di masyarakat.

Dirinya menjelaskan bahwa berdasarkan Hasil INVESTIGASI dan Laporan masyarakat adanya ketidak transparansi terkait Pembangunan 8 (delapan) Paket Halte Sungai Di Satuan Kerja Balai Pengelola Transpotasi Darat Wilayah V Prov.Jambi APBN 2020 Kementerian Perhubungan RI

Baca Juga :   Acara Serah Terima Jabatan Dandim 0507/Bekasi Terselenggara Dengan Aman Dan Hidmat

Imbuh Hadi Prabowo kami menduga bahwa ada Permainan terhadap pemilihan atau pemenang rekanan , serta penyimpangan dalam Kwalitas dan Kwantitas pada pelaksanaan Pembangunan (delapan) Paket Halte Sungai Di Satuan Kerja Balai Pengelola Transpotasi Darat Wilayah V Prov .Jambi .

Kami meduga bahwa empat perusahaan rekanan yang memenangkan 8 paket kegiatan pembangunan Halte Sungai dengan nilai kesuluruhan ± 16 Milyar, dimiliki oleh orang yang sama, namun dengan nama perusahaan yang berbeda. Modus kecurangan semacam ini sudah sering terjadi, diduga hal tersebut juga melibatkan Oknum Pejabat, Kasatker dan PPK dilingkup Balai Pelaksana Transportasi Darat Wilayah V Prov Jambi.

Perlu diketahui sebagai informasi, ini adalah nama perusahaan rekanan yang mengerjakan dan besaran nilai kontrak antara lain :
1.Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Beras Parit Jawa Timur Kec.Mendahara
Ulu Dikerjakan Oleh CV.NUGROHO DAYA ABADI dengan Nilai Kontrak
Rp.2.124.900.000,00
2.Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Rambut Kec.Berbak Dikerjakan Oleh
CV.MOZHA & CO dengan Nilai Kontrak Rp.2.209.100.000,00
3.Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Beras Dusun Beringin Kec.Mendahara
Ulu Dikerjakan Oleh NIRWANA TIRTA ABADI dengan Nilai Kontrak
Rp.2.215.800.000,00
4.Pembangunan Halte Sungai Desa Kuala Lagan Kab.Tanjung jabung Timur
Dikerjakan Oleh CV.MOZHA & CO Dengan Nilai Kontrak Rp.2.206.500.000,00
5.Pembangunan Halte Sungai Desa Parit Sidang Kec.Pengabuan Dikerjakan Oleh
CV.TOGGLE REKAYASA Dengan Nilai Kontrak Rp.1.745.900.000,00
6.Pembangunan Halte Sungai Desa Sungai Raya Kec.Pengabuan Dikerjakan Oleh
CV.NUGROHO DAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp.2.027.200.000,00
7.Pembangunan Halte Sungai Kelurahan Betara Kiri Kec.Kuala Tungkal
Dikerjakan Oleh CV.TOGGLE REKAYASA dengan Nilai Kontrak
Rp.2.214.800.000,00
8.Pembangunan Halte Sungai Desa Manis Mato Kec.Taman Rajo Kab.Muaro
Jambi Dikerjakan Oleh CV.MEDIA PARAMITA dengan Nilai Kontrak
Rp.1.952.100.000,00
Imbuh Hadi Prabowo jika dugaan tersebut benar adanya maka dapat kami simpulkan bahwa Ka.Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Prov.Jambi Selaku pemilik anggran pekerjaan diduga lemah dalam melakukan pengawasan Terhadap Kinerja PPK Kegiatan Pembangunan Halte Sungi yang telah ditetapkan untuk kegiatan tersebut.
Serta adanya dugaan Pejabat Pembuat Komitmen lalai dalam melakukan pengawasan terhadap kontraktor pelaksana pembangunan halte sungai tersebut sehingga pekerjaan pembangunan halte sungai tersebut diduga tidak sesuai dengan spesipikasi yang telah di tetapkan di dalam RAB mau pun GAMBAR kerja yang ada dalam dokumen pengadaan.

Baca Juga :   Lagi Kerbau Warga Desa Ganting Damai Di Gondol Maling.

Maka dari itu meminta kepada dirjen perhubungan darat untuk mengecek langsung hasil pembangunan 8 (delapan) paket halte sungai anggaran apbn kementerian perhubungan tahun anggaran 2020, dan mengevaluasi kinerja Kepala.Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Prov.Jambi serta Ppk kegiatan tersebut. Jika tak dilakukan maka kami akan melakukan aksi didpen Kementerian Perhubungan RI hingga tuntutan kami bisa dipenuhi. tutup hadi,(Edi)

 

Awaludin Hadi Prabowo
Korlap Aksi

  • Bagikan
error: Content is protected !!